Sudahkan Permen ESDM No.12 Tahun 2017 Berpihak Pada Pengembangan EBT ?

Sumber Energi Terbarukan, yang sepertinya terus didorong perkembangannya oleh pemerintah seiring langkah-langkah percepatan untuk pencapaian kemandirian energi dan ketahanan energi sebagaimana telah digariskan dalam Kebijakan Energi Nasional, meliputi sinar matahari, angin, tenaga air, biomassa,biogas, sampah kota dan panas bumi.

Kemudian sebagai pedoman dalam melakukan pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang memanfaatkan Sumber Energi terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Peraturan Menteri (permen) ESDM itu mendorong kewajiban PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan, dalam rangka penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan. Dan penyediaan tenaga listrik itu dari Sumber Energi Terbarukan itu harus tetap mengacu pada Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan.

Pengaturan pembelian oleh PT PLN (Persero) adalah melalui sistim feed-in tarif untuk energi baru terbarukan (EBT) yang didasarkan pada biaya pokok produksi (BPP) di daerah beroperasinya pembangkit listrik tersebut.

Patokan harga pembelian listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Fotovoltaik oleh PT PLN (Persero) adalah sebesar 85 persen dari BPP (Biaya Pokok Produksi) di daerah tempat pembangkit listrik tersebut. Demikian juga dengan patokan harga pembelian Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) memiliki ketentuan yang sama, yaknu 85 persen dari BPP daerah setempat.

Sedangkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB), harga patokannya berbeda, yakni maksimum 100 persen dari BPP setempat.

Dalam hal BPP setempat ternyata di atas rata-rata BPP nasional, maka harga pembelian tenaga listrik paling tinggi sebesar 85 persen dari BPP setempat. Dan khusus PLTSa dan PLTPB paling tinggi sebesar BPP setempat.

Namun jika dalam hal BPP setempat sama atau di bawah rata-rata BPP nasional, maka harga pembeliannya sebesar sama dengan BPP setempat. Dan khusus PLTSa dan PLTPB ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Sudahkan Permen ESDM No.12 Tahun 2017 Berpihak Pada Pengembangan EBT ?
Sudahkan Permen ESDM No.12 Tahun 2017 Berpihak Pada Pengembangan EBT ?

Contoh konkretnya seperti ini. Misalkan sebuah PLTS dibangun di daerah Maluku yang BPP-nya mencapai Rp 2.900/kWh. Maka pengembang PLTS itu bisa menjual listrik ke PLN dengan harga sekitar Rp 2.465/kWh. Namun untuk daerah lain yang lebih efisien, BPP hanya Rp 1.800/kWh, maka harga maksimal yang bisa didapat pengembang Rp 1.530/kWh.

Untuk daerah yang memiliki BPP sangat rendah, misalnya di Pulau Jawa yang hanya sekitar Rp 900/kWh, haruskah listrik dari PLTS dijual lebih rendah dari harga itu?

Bagi PLTS di lokasi yang memiliki rata-rata BPP lebih rendah dari BPP nasional, misalnya di Jawa yang hanya sekitar Rp 900/kWh, maka tarif maksimalnya sama dengan BPP secara nasional. Sebagai gambaran, saat ini BPP secara nasional sekitar Rp 1.400/kWh, maka harga listrik PLTS di Jawa bisa mencapai angka itu.

Dengan begitu, tarif listrik PLTS paling rendah dengan BPP saat ini adalah Rp 1.400/kWh. Tapi bukan berarti PLN tak bisa membeli dengan harga lebih rendah dari itu, sebab Permen ini hanya mengatur harga pembelian ‘paling tinggi’, jadi PLN masih punya ruang untuk negosiasi.

Namun dalam perkembangannya, kebijakan melalui Permen ESDM No.12 Tahun 2017 itu akhirnya berbuah penolakan dariĀ  kalangan industri dan asosiasi energi baru terbarukan. Tak kurang Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), menilai kebijakan itu hanya menunjukkan jati diri pemerintah yang sebenarnya, yang belum juga berkomitmen dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) di Tanah Air. Sebab, penerapan tarif maksimal 85% dari biaya pokok produksi (BPP) kontra produktif dengan pengembangan EBT itu sendiri.

Atas dasar itu Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) dan para pengusaha EBT mendesak agar Menteri ESDM Ignasius Jonan meninjau kembali Peraturan Menteri ESDM No.12 tahun 2017. Untuk kemudian meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pedoman perhitungan harga keekonomian dari EBT yang lebih berkeadilan, yang tak sekedar menguntungkan PLN semata, melainkan juga menguntungkan dunia usaha. (red-gdm)

Loading Facebook Comments ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading Disqus Comments ...