PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hari ini melakukan sosialisasi mengenai tiga aturan baru yang dikeluarkan pemerintah akhir Januari 2017, Salah satunya Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Terkait Permen ESDM Nomor 12/2017 mengatur tentang pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan. Pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan berbasis teknologi tinggi, efisiensi sangat variatif, dan sangat tergantung pada tingkat irradiasi atau cuaca setempat. Seperti energi sinar matahari dan angin, dilakukan dengan sistem pelelangan berdasarkan kuota kapasitas.

Jarman menuturkan, pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan lainnya dilakukan dengan mekanisme harga patokan atau pemilihan langsung. “Permen ini juga mengatur bahwa PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan dengan kapasitas sampai 10 MW secara terus menerus,” tutur dia.

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan

Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Seperti dilansir situs resmi ESDM, Ketiga Permen ESDM tersebut diterbitkan untuk mendorong usaha penyediaan tenaga listrik yang lebih efisien. “Permen ini diluncurkan demi mewujudkan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang efisien, adil dan transparan,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan, Jarman.

Melalui Permen ini, Pemerintah juga terus mengupayakan pengembangan listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. “Adanya aturan ini ingin mengedepankan EBT dengan memperhatikan kewajaran harga dan prinsip usaha yang sehat dan memperbaiki kondisi lingkungan,” ujar Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana.

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa Pemerintah akan mengatur pembelian tenaga listrik melalui mekanisme harga patokan atau pemilihan langsung. Lewat Permen ESDM No 10/2017 tentang pokok-pokok perjanjian jual beli tenaga listrik, aturan ini diterangkan agar terdapat kesetaraan risiko aspek komersial antara PLN dan IPP untuk seluruh jenis pembangkit listrik.

Pola kerja sama yang diatur dalam Permen ini menggunakan prinsip Membangun (Build), Memiliki (Own), Mengoperasikan (Operate), dan Mengalihkan (Transfer) (BOOT). Pola ini memastikan bahwa seluruh aset pembangkit menjadi milik negara setelah masa kontrak 30 tahun.

Dalam Permen tersebut juga mengatur adanya insetif dan pinalti. Jika terjadi percepatan Commercial of Date (COD) karena diminta PLN, maka IPP berhak mendapat insentif. Bentuk insentif ditentukan secara Business to Business. Sedangkan, dalam hal keterlambatan usaha COD, Badan Usaha dikenakan pinalti yang besarnya senilai biaya pembangkitan oleh PT PLN untuk mengganti daya yang dibangkitkan akibat keterlambatan pelaksanaan COD.

PLN wajib membeli energi listrik sesuai kontrak (take or pay). Sementara itu, IPP wajib menyediakan energi sesuai kontrak (deliver or pay). IPP atau PLN wajib membayar pinalti apabila IPP tidak dapat mengirimkan atau menyerap listrik sesuai kontrak. Besarnya pinalti proporsional sesuai komponen investasi. (SN)

Kajian Investasi Pabrikasi Sel Surya di Indonesia

Keekonomian pabrikasi sel surya di Indonesia dilakukan dengan memperhitungkan faktor ketersediaan pasokan wafer silikon sebagai bahan baku utama, kapasitas produksi optimum, potensi pasar, faktor biaya, serta dampak dan manfaat yang dapat dihasilkan dari proyek pembangunan pabrik sel surya.

Contoh skema insentif untuk membangun pasar dalam negeri Kajian Investasi Pabrikasi Sel Surya di Indonesia :

1. Subsidi

Subsidi dapat diberikan langsung kepada produsen sel surya atau pembuat perangkat pendukung Balance of System (BOS) agar harga sel surya beserta BOS dapat terjangkau oleh masyarakat.

Penerapan subsidi akan lebih efektif jika di Indonesia terdapat industri sel surya, baik pembuatan, perakitan, maupun industri BOS.
Untuk rural electrification, pemerintah dapat memberikan subsidi bagi daerah atau desa yang menerima bantuan sel surya dengan hanya membebani masyarakat pedesaan dengan tariff listrik yang jauh di bawah normal (jangan gratis)

2. Feed-in tariff

Feed-in tariff ialah harga yang dibayarkan oleh perusahaan listrik negara ketika membeli listrik dari pembangkit listrik jenis energi terbarukan dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Feed-in tariff ini merupakan insentif lain yang bertujuan untuk meningkatkan pemakaian listrik yang bersumber dari energi terbarukan, salah satunya sel surya.

Adanya infrastruktur yang memungkinkan masyarakat pengguna sel surya untuk menjualnya ke perusahaan listrik semisal PLN. Rumah dengan konsep BIPV diberikan koneksi ke jaringan listrik setempat, bukan untuk mengambil listrik dari PLN melainkan untuk mengalirkan (atau “menjual”) listriknya ke PLN.

3. Pemberian kredit

Program kredit sel surya disertai dengan program feed-in tariff, sehingga waktu pelunasan kredit terbantukan dengan adanya pemasukan dari penjualan listrik dari rumah ke perusaaan listrik.
Metode analisa biaya

Cara yang dilakukan untuk menilai kelayakan finansial pembangunan pabrik sel surya dilakukan dengan menggunakan metode “ discount cash flow “ secara konvensional, yaitu dengan penentuan Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV), dan Payback Period.

Pabrikasi Sel Surya di Indonesia

Asumsi dan kondisi dasar perhitungan

Asumsi dan kondisi dasar perhitungan menyangkut faktor kapasitas produksi, biaya investasi awal, kebutuhan bahan pembantu, kebutuhan tenaga listrik, kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan perbaikan dan perawatan mesin, harga pokok produksi (HPP), dan proyeksi penjualan.

Hasil perhitungan dan analisa biaya

Dari hasil perhitungan biaya diketahui bahwa untuk membangun pabrik sel surya polikristal silikon dengan kapasitas 25 MWp/tahun membutuhkan investasi sebesar Rp.670 miliar.

Perhitungan Profitabilitas Proyek (dalam rupiah)

Hasil analisis biaya dengan semua asumsi yang berlaku menunjukkan: IRR = 17,18%, NPV = 63,037,225,027, Payback Period = 7 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investasi pembangunan pabrik sel surya secara finansial layak dengan mempertimbangkan bahwa berbagai asumsi dan kondisi sewaktu studi ini disusun tidak berubah.

Dengan kapasitas produksi sel surya sebesar 25 MWp/tahun, industri sel surya akan dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri (dengan asumsi penguasaan pasar adalah 50%). Untuk kapasitas produksi ini dibutuhkan pasokan bahan baku (wafer polikristal silikon) minimal 12,016,342 lembar/tahun.

Pembangunan Listrik Perdesaan Dengan Listrik Surya

Panel Surya

Pembangunan Listrik Perdesaan dengan listrik surya cukup menyumbangkan kontribusi untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia yang pada tahun 2012 secara nasional sebesar 76,56% dan target pada tahun 2013 sekitar 79,3% namun sampai akhir bulan Desember 2013 rasio elektrifikasi sudah melampaui target sebesar 80,51%.

Sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk melistriki seluruh wilayah nusantara tanpa terkecuali dan program listrik pedesaan merupakan salah satu usaha pemerintah untuk itu. Rasio elektrifikasi saat ini baru mencapai 80,54%, tahun 2020 pemerintah mentargetkan seluruh wilayah Indonesia akan terlistriki.

Pembangunan Listrik Perdesaan
Sumber gambar: Solo Pos

Program Listrik Pedesaan merupakan penggerak ekonomi pedesaan, sektor ESDM melaksanakan pembangunan listrik pedesaan (lisdes) melalui pembangunan Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Gardu Distribusi (GD), Jaringan Tegangan Menengah (JTM) serta Jaringan Tegangan Rendah (JTR). Kementerian ESDM tahun ini mengalokasikan anggaran dari APBN sebesar Rp 2,3 Trilyun Rupiah.

Matahari Untuk PLTS di Indonesia

Matahari Untuk PLTS di Indonesia

Matahari Untuk PLTS di Indonesia – Pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi alternatif untuk mengatasi krisis energi, khususnya minyak bumi, yang terjadi sejak tahun 1970-an mendapat perhatian yang cukup besar dari banyak negara di dunia. Di samping jumlahnya yang tidak terbatas, pemanfaatannya juga tidak menimbulkan polusi yang dapat merusak lingkungan. Cahaya atau sinar matahari dapat dikonversi menjadi listrik dengan menggunakan teknologi sel surya atau fotovoltaik.

Sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)

Komponen utama sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan menggunakan teknologi fotovoltaik adalah sel surya. Saat ini terdapat banyak teknologi pembuatan sel surya. Sel surya konvensional yang sudah komersil saat ini menggunakan teknologi wafer silikon kristalin yang proses produksinya cukup kompleks dan mahal.

Secara umum, pembuatan sel surya konvensional diawali dengan proses pemurnian silika untuk menghasilkan silika solar grade (ingot), dilanjutkan dengan pemotongan silika menjadi wafer silika. Selanjutnya wafer silika diproses menjadi sel surya, kemudian sel-sel surya disusun membentuk modul surya. Tahap terakhir adalah mengintegrasi modul surya dengan BOS (Balance of System) menjadi sistem PLTS. BOS adalah komponen pendukung yang digunakan dalam sistem PLTS seperti inverter, batere, sistem kontrol, dan lain-lain.

Matahari Untuk PLTS di Indonesia

Saat ini pengembangan PLTS di Indonesia telah mempunyai basis yang cukup kuat dari aspek kebijakan. Namun pada tahap implementasi, potensi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Secara teknologi, industri photovoltaic (PV) di Indonesia baru mampu melakukan pada tahap hilir, yaitu memproduksi modul surya dan mengintegrasikannya menjadi PLTS, sementara sel suryanya masih impor.

Padahal sel surya adalah komponen utama dan yang paling mahal dalam sistem PLTS. Harga yang masih tinggi menjadi isu penting dalam perkembangan industri sel surya. Berbagai teknologi pembuatan sel surya terus diteliti dan dikembangkan dalam rangka upaya penurunan harga produksi sel surya agar mampu bersaing dengan sumber energi lain.

Matahari Untuk PLTS di Indonesia

Mengingat ratio elektrifikasi di Indonesia baru mencapai 55-60 % dan hampir seluruh daerah yang belum dialiri listrik adalah daerah pedesaan yang jauh dari pusat pembangkit listrik, maka PLTS yang dapat dibangun hampir di semua lokasi merupakan alternatif sangat tepat untuk dikembangkan.

Dalam kurun waktu tahun 2005-2025, pemerintah telah merencanakan menyediakan 1 juta Solar Home System berkapasitas 50 Wp untuk masyarakat berpendapatan rendah serta 346,5 MWp PLTS hibrid untuk daerah terpencil. Hingga tahun 2025 pemerintah merencanakan akan ada sekitar 0,87 GW kapasitas PLTS terpasang.

Dengan asumsi penguasaan pasar hingga 50%, pasar energi surya di Indonesia sudah cukup besar untuk menyerap keluaran dari suatu pabrik sel surya berkapasitas hingga 25 MWp per tahun. Hal ini tentu merupakan peluang besar bagi industri lokal untuk mengembangkan bisnisnya ke pabrikasi sel surya.

Sebanyak 2500 Desa Akan Dipasang Panel Surya

PLTS Terpusat

Dalam rangka pemerataan pemenuhan kebutuhan listrik bagi seluruh rakyat di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) fokus pada pembangunan ketenagalistrikan pada desa yang belum terlistriki atau masih gelap gulita.

Terdapat 2.500 desa yang listriknya belum masuk sama sekali, fokus ke 2.500 desa yang tidak ada listrik sama sekali. Pemerataan itu penting,” tegas Menteri ESDM, Ignasius Jonan pada Diskusi Akhir Tahun Ketenagalistrikan.

Untuk mewujudkan peningkatan rasio elektrifikasi di desa tersebut, Jonan telah meluncurkan Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Skala Kecil.

Sebagaimana diketahui, untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional dan mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW.

Hingga saat ini kemajuan dari program tersebut adalah: tahap perencanaan mencapai 7.654 MW, tahap pengadaan 10.331 MW, tahap kontrak yang belum konstruksi 7.641 MW, tahap kontrak konstruksi 9.512 MW, dan tahap COD/SLO 339 MW.

Desa Bakal Dipasang Panel Surya

Sebanyak 2500 Desa Akan Dipasang Panel Surya

Pemerintah telah mencabut subsidi listrik untuk sebagai pelanggan golongan 900 volt ampere (VA). Pencabutan subsidi ini khususnya untuk masyarakat kategori rumah tangga mampu. Menteri koordinator bidang kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ‎nantinya anggaran subsidi tersebut akan dialihkan untuk pemasangan solar panel di tempat terpencil yang belum dijangkau listrik.

Dia menjelaskan, pemerintah akan memberikan panel surya pada 2.500 desa terpencil dan terluar. Nantinya setiap dua rumah tangga akan mendapatkan satu panel surya yang bisa digunakan bersama-sama.

Luhut menyatakan, Peraturan Presiden (Perpres) terkait program tersebut tengah diproses. Program pemasangan panel surya ini diharapkan akan membantu target tambahan daya listrik sebesar 20 ribu megawat (MW) pada 2019. Target 20 ribu megawat sedang kita kejar sampai dengan tahun 2019, agar kita bisa mencapai target rasio elektrifikasi yang 98,5 % pada tahun 2025.

Guna mendorong pencapaian target tersebut, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan penting di sektor ESDM yang mendukung paket kebijakan ekonomi, khususnya di subsektor ketenagalistrikan.

Sumber : Liputan6.com

Biaya pemasangan panel surya sebagai pembangkit listrik kian terjangkau

Peluang Investasi Listrik Tenaga Surya US$ 57,5 M

Biaya pemasangan panel surya sebagai pembangkit listrik kian terjangkau – Tren gaya hidup ramah lingkungan kini tidak hanya di adaptasi oleh para pemerhati lingkungan. Masyarakat umum kini mulai terbuka untuk meminimalisir dampak dari pemanasan global.

Hal ini mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam rumah. Salah satu yang menarik untuk disorot adalah pemasangan panel surya untuk tenaga listrik menggantikan tenaga batu bara (PLN).

Sebagai negara tropis yang kaya akan cahaya matahari, Indonesia mestinya bisa memanfaatkan energi alam yang satu ini. Anda memang perlu hitung-hitungan yang rinci apakah tenaga surya panel ini bisa lebih irit dibanding menggunakan listrik PLN.

Biaya pemasangan panel surya sebagai pembangkit listrik kian terjangkau

Biaya pemasangan panel surya sebagai pembangkit listrik kian terjangkau

Namun melihat biaya pengembangan energi sinar matahari yang lebih murah dan manfaat investasi energi di masa depan, mengapa tidak mulai mencobanya?

Saat ini, pemasangan surya panel terbilang irit karena tidak membutuhkan lahan yang terlalu luas untuk memproduksi listrik. Umumnya, satu rumah dapat menyerap asupan energi panas matahari dengan panel surya berukutan kurang dari 10 meter persegi.

Panel tersebut diinstal pada atap rumah yang kemudian disimpan dalam aki. Nantinya tenaga yang tersimpan di aki ini akan digunakan untuk menyalakan alat elektronik seperti lampu dan lain sebagainya. Saat ini juga ada solar cell roof top berukuran 1 meter persegi yang dapat menghasilkan listrik sekitar 100 Watt setiap hari‎. Harganya dibanderol mulai dari Rp 2 juta.

Seiring perkembangan teknologi, biaya pemasangan panel surya sebagai pembangkit listrik kian terjangkau. Beberapa perusahaan penyedia panel surya bahkan ada yang menawarkan promo biaya pemasangan panel surya secara gratis, seperti yang disediakan Global Energy.

Tidak ada lokasi khusus untuk syarat pemasangan panel surya. Yang penting atap rumah tidak tertutup oleh pohon dan cukup gedung tinggi. Karena itu akan berpengaruh kepada penyerapan cahaya matahari.

Diharapkan, panel surya bisa menjadi solusi hemat energi bagi rumah-rumah di Indonesia, termasuk rumah murah, agar pengeluaran penghuninya untuk energi listrik bisa semakin ditekan.

Indonesia Menjelang Era Energi Terbarukan

Indonesia Menjelang Era Energi Terbarukan – Energi terbarukan sering luput dari fokus. Bank Dunia bahkan sempat menganggap remeh potensi sumber energi hijau tersebut. Padahal kapasitas produksinya kini sepuluh kali lipat lebih besar ketimbang yang diperkirakan.

Indonesia Menjelang Era Energi Terbarukan

Dunia sedang demam energi hijau. Belum pernah sebelumnya investasi energi terbarukan melampaui jumlah dana yang dikucurkan untuk memproduksi bahan bakar fosil dan energi nuklir sekaligus. Tren yang mulai terlihat sejak beberapa tahun terakhir ini diyakini akan terus meningkat di masa depan.

Menurut Christine Lins, energi terbarukan memasok “sekitar 25 persen” dari kebutuhan energi global. Lins adalah sekretaris jendral di REN21, Renewable Energy Policy Network 21st Century.

Jaringan yang bermarkas di Paris itu mengamati perkembangan energi di seluruh dunia dan menjadi konsultan bagi pemerintah dan perusahaan energi dalam merombak sistem produksi agar sesuai dengan tuntutan energi terbarukan.

Melalui laporan terbarunya, Global Future Report Renewables, REN21 menyajikan perkiraan pertumbuhan energi terbarukan di masa depan. “Kami mengulas opini para pakar di bidang ekonomi dan politik, seperti apa masa depan energi terbarukan,” kata Lins.

Asia Terdepan dalam Energi Terbarukan

Laporan tersebut menggambarkan mosaik pertumbuhan energi terbarukan yang disusun berdasarkan wawancara dengan 170 pakar energi dan 50 pemikir dari seluruh dunia.

“Saat ini kerangka hukum dan perundang-undangan untuk energi terbarukan sudah dibuat di lebih dari 120 negara di dunia, separuhnya adalah negara berkembang,” kata Lins. Sebagian besar pakar meyakini, pertumbuhan terbesar antara lain akan terjadi di Cina, India, Jepang dan Brazil.

Indonesia Menjelang Era Energi TerbarukanInstalasi panel surya di Cina

Menurut laporan lembaga tersebut, Cina berada di urutan pertama dalam daftar negara dengan jumlah investasi terbesar sejak 2010. Lebih dari 130 juta rumah tangga di Cina saat ini hidup dari energi matahari. Lebih dari separuh panel surya yang saat ini beroperasi di dunia, berada di Cina.

Cina juga terdepan dalam hal energi angin. Dengan lebih dari 80 Gigawatt negara tersebut memiliki daya dua kali lipat lebih besar ketimbang Jerman misalnya. Hingga 2020 Cina berencana menggandakan produksi energi angin.

Tren Positif di Indonesia

Indonesia Menjelang Era Energi Terbarukan memiliki tren yang cukup positif untuk perkembangan energi terbarukan, terutama matahari. Walaupun dapat dibilang cukup lambat dibanding negara-negara tetangga di ASEAN.

Hal ini dapat dilihat dari semakin besarnya populasi penggunaan pembangkit listrik tenaga matahari dan semakin besarnya akses listrik tersebut. Pada 2017 ini saja, ESDM menyediakan dana 500M hanya untuk energi terbarukan pedesaan saja. Oleh karena itu, langkah pemerintah patut diapresiasi dan didukung secara menyeluruh.
Sumber : http://www.dw.com/id/dunia-menjelang-era-energi-terbarukan/a-16523274 (dengan perubahan seperlunya)

Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil Tahun 2017

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil Tahun 2017.

Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Skala Kecil adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan energi terbarukan yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pada tahun 2017 terdapat 24 Provinsi mendapatkan alokasi DAK dengan total Rp. 502.301.000.000 yaitu:

  1. Provinsi Aceh
  2. Provinsi Sumatera Barat
  3. Provinsi Riau
  4. Provinsi Jambi
  5. Provinsi Lampung
  6. Provinsi Jawa Tengah
  7. Provinsi D.I. Yogyakarta
  8. Provinsi Kalimantan Barat
  9. Provinsi Kalimantan Tengah
  10. Provinsi Kalimantan Selatan
  11. Provinsi Kalimantan Timur
  12. Provinsi Sulawesi Tengah
  13. Provinsi Sulawesi Selatan
  14. Provinsi Sulawesi Tenggara
  15. Provinsi Bali
  16. Provinsi Nusa Tenggara Barat
  17. Provinsi Nusa Tenggara Timur
  18. Provinsi Papua
  19. Provinsi Maluku Utara
  20. Provinsi Bangka Belitung
  21. Provinsi Gorontalo
  22. Provinsi Kepulauan Riau
  23. Provinsi Sulawesi Barat
  24. Provinsi Kalimantan Utara

Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil Tahun 2017

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil Tahun 2017.

Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Skala Kecil adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan energi terbarukan yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pada tahun 2017 terdapat 24 Provinsi mendapatkan alokasi DAK dengan total Rp. 502.301.000.000 yaitu:

  1. Provinsi Aceh
  2. Provinsi Sumatera Barat
  3. Provinsi Riau
  4. Provinsi Jambi
  5. Provinsi Lampung
  6. Provinsi Jawa Tengah
  7. Provinsi D.I. Yogyakarta
  8. Provinsi Kalimantan Barat
  9. Provinsi Kalimantan Tengah
  10. Provinsi Kalimantan Selatan
  11. Provinsi Kalimantan Timur
  12. Provinsi Sulawesi Tengah
  13. Provinsi Sulawesi Selatan
  14. Provinsi Sulawesi Tenggara
  15. Provinsi Bali
  16. Provinsi Nusa Tenggara Barat
  17. Provinsi Nusa Tenggara Timur
  18. Provinsi Papua
  19. Provinsi Maluku Utara
  20. Provinsi Bangka Belitung
  21. Provinsi Gorontalo
  22. Provinsi Kepulauan Riau
  23. Provinsi Sulawesi Barat
  24. Provinsi Kalimantan Utara

Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil Tahun 2017 dapat diunduh dibawah ini.

Peletakan batu pertama pembangunan smart grid system

Pedoman Kebijakan Energi Nasional, PLTS

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Ditjen Litbang ESDM, meletakkan batu pertama pembangunan smart grid system, solar on grid (energi matahari) di kantor Gubernur Bali.

Untuk merealisasikan proyek yang dianggap ramah lingkungan ini, anggaran yang dihabiskan mencapai Rp 15 miliar.

Sekretaris Balitbang Kementerian ESDM, Wawan Supriatna mengatakan, Bali menjadi centre of excellent (pusat energi) untuk energi terbarukan.Sistem solar on grid ini merupakan yang pertama dipasang di Provinsi Bali dibandingkan Provinsi lainnya di Indonesia.

“Dengan kebijakan yang sudah ditentukan kementerian sebagai Bali Energi Bersih kita mulai susun penggunaan smart grid sistem di kantor Gubernur Bali ini,” jelasnya selepas peletakan batu pertama di halaman lapangan tenis Kantor Gubernur Bali, Jumat (16/9/2016).

Sebetulnya pihaknya mengajukan anggaran Rp 35 miliar untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan listrik di Kantor Gubernur Bali.

Tetapi karena ada pemotongan anggaran di pemerintah pusat, maka terkena dampaknya ke solar on grid di Bali yang dianggarkan sebesar Rp 17 miliar.
“Itu awalnya anggarannya Rp 35 miliar tetapi setelah pemotongan anggaran menjadi Rp 17 miliar, setelah tender biaya untuk smart grid system Rp 15 miliar untuk di sini (kantor Gubernur Bali), saja,” jelasnya.

Nantinya akan dipasang 24 tiang pancang yang akan berisikan 624 grid solar cell di lahan seluas 1.400 meter2 halaman tenis Pemprov Bali.

Adapun tinggi tiang pancang itu 15 meter dengan grid (paneL surya persegi) berukuran 2,5 meter x 1,5 meter.

meletakkan batu pertama pembangunan smart grid system

Ia mengatakan bahwa dari energi yang diserap solar cell dari matahari ini memiliki batterai cadangan yang mampu mengalirkan energi listrik selama 25 sampai 30 menit.

“Nanti tempatnya mirip tenda, tiang-tiangnya di pinggir, grid-nya menutupi lapangan. Untuk perawatannya hanya dibersihkan dan disiram sebulan sekali memakai air. Nanti disemprot saja, jadi nanti kita buatkan instalasi untuk menyiram panel suryanya, tinggal Pemprov Bali menyediakan air saja,” jelasnya.

Pembagunan solar on grid ini ( meletakkan batu pertama pembangunan smart grid system) akan terselesikan di bulan Desember 2016. Panel smart solar on grid ini akan diletakkan di sebelah ruangan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika.

Dan gedung Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM ini akan bertempat di sebelah rumah jabatan Gubernur Bali, di Jalan M Yamin, Denpasar.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyambut baik pembangunan solar on grid ini. Hal ini karena merupakan visi dan misi Bali Mandara menjadi Bali yang clean and green province.

“Ini kan gayung bersambut, dari dahulu kita ingin membuat (energi terbarukan) dari Bali Mandara Jilid I (tahun 2008) pun kita sudah memiliki visi Bali Green Province. Terdiri dari green culture, green economy, dan green regulation.

Sekarang green economy, energi-nya harus energi baru terbarukan. Supaya kita tidak lagi memakai Disel itu, apalagi energi lain yang lebih kotor misalnya batu bara,” jelasnya.
Ia berencana membuat perda yang mengharuskan perusahaan, kantor pemerintahan, untuk menggunakan energi terbarukan.
Ini sebagai upaya membangun Bali clean dan green Province.

“Untuk Perda di negara-negara lain seperti Jerman di Eropa itu kan miskin sinar surya, tidak seperti kita. Di sana ada peraturan pemerintah bahwa pabrik & perusahaan, atau kantor pemerintah, harus menggunakan sekurang-kurangnya 8% energi terbarukan dari seluruh keperluan mereka. Untuk rumah pribadi gak diharuskan, jadi kalau kita bisa begitu alangkah bagusnya. Ini sekarang sedang dikaji sama Pak Sekda dan Kadis PU,” jelas mantan Kapolda Bali ini.

meletakkan batu pertama pembangunan smart grid system