Kajian Investasi Pabrikasi Sel Surya di Indonesia

Keekonomian pabrikasi sel surya di Indonesia dilakukan dengan memperhitungkan faktor ketersediaan pasokan wafer silikon sebagai bahan baku utama, kapasitas produksi optimum, potensi pasar, faktor biaya, serta dampak dan manfaat yang dapat dihasilkan dari proyek pembangunan pabrik sel surya.

Contoh skema insentif untuk membangun pasar dalam negeri Kajian Investasi Pabrikasi Sel Surya di Indonesia :

1. Subsidi

Subsidi dapat diberikan langsung kepada produsen sel surya atau pembuat perangkat pendukung Balance of System (BOS) agar harga sel surya beserta BOS dapat terjangkau oleh masyarakat.

Penerapan subsidi akan lebih efektif jika di Indonesia terdapat industri sel surya, baik pembuatan, perakitan, maupun industri BOS.
Untuk rural electrification, pemerintah dapat memberikan subsidi bagi daerah atau desa yang menerima bantuan sel surya dengan hanya membebani masyarakat pedesaan dengan tariff listrik yang jauh di bawah normal (jangan gratis)

2. Feed-in tariff

Feed-in tariff ialah harga yang dibayarkan oleh perusahaan listrik negara ketika membeli listrik dari pembangkit listrik jenis energi terbarukan dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Feed-in tariff ini merupakan insentif lain yang bertujuan untuk meningkatkan pemakaian listrik yang bersumber dari energi terbarukan, salah satunya sel surya.

Adanya infrastruktur yang memungkinkan masyarakat pengguna sel surya untuk menjualnya ke perusahaan listrik semisal PLN. Rumah dengan konsep BIPV diberikan koneksi ke jaringan listrik setempat, bukan untuk mengambil listrik dari PLN melainkan untuk mengalirkan (atau “menjual”) listriknya ke PLN.

3. Pemberian kredit

Program kredit sel surya disertai dengan program feed-in tariff, sehingga waktu pelunasan kredit terbantukan dengan adanya pemasukan dari penjualan listrik dari rumah ke perusaaan listrik.
Metode analisa biaya

Cara yang dilakukan untuk menilai kelayakan finansial pembangunan pabrik sel surya dilakukan dengan menggunakan metode “ discount cash flow “ secara konvensional, yaitu dengan penentuan Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV), dan Payback Period.

Pabrikasi Sel Surya di Indonesia

Asumsi dan kondisi dasar perhitungan

Asumsi dan kondisi dasar perhitungan menyangkut faktor kapasitas produksi, biaya investasi awal, kebutuhan bahan pembantu, kebutuhan tenaga listrik, kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan perbaikan dan perawatan mesin, harga pokok produksi (HPP), dan proyeksi penjualan.

Hasil perhitungan dan analisa biaya

Dari hasil perhitungan biaya diketahui bahwa untuk membangun pabrik sel surya polikristal silikon dengan kapasitas 25 MWp/tahun membutuhkan investasi sebesar Rp.670 miliar.

Perhitungan Profitabilitas Proyek (dalam rupiah)

Hasil analisis biaya dengan semua asumsi yang berlaku menunjukkan: IRR = 17,18%, NPV = 63,037,225,027, Payback Period = 7 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investasi pembangunan pabrik sel surya secara finansial layak dengan mempertimbangkan bahwa berbagai asumsi dan kondisi sewaktu studi ini disusun tidak berubah.

Dengan kapasitas produksi sel surya sebesar 25 MWp/tahun, industri sel surya akan dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri (dengan asumsi penguasaan pasar adalah 50%). Untuk kapasitas produksi ini dibutuhkan pasokan bahan baku (wafer polikristal silikon) minimal 12,016,342 lembar/tahun.

Pembangunan Listrik Perdesaan Dengan Listrik Surya

Panel Surya

Pembangunan Listrik Perdesaan dengan listrik surya cukup menyumbangkan kontribusi untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia yang pada tahun 2012 secara nasional sebesar 76,56% dan target pada tahun 2013 sekitar 79,3% namun sampai akhir bulan Desember 2013 rasio elektrifikasi sudah melampaui target sebesar 80,51%.

Sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk melistriki seluruh wilayah nusantara tanpa terkecuali dan program listrik pedesaan merupakan salah satu usaha pemerintah untuk itu. Rasio elektrifikasi saat ini baru mencapai 80,54%, tahun 2020 pemerintah mentargetkan seluruh wilayah Indonesia akan terlistriki.

Pembangunan Listrik Perdesaan
Sumber gambar: Solo Pos

Program Listrik Pedesaan merupakan penggerak ekonomi pedesaan, sektor ESDM melaksanakan pembangunan listrik pedesaan (lisdes) melalui pembangunan Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Gardu Distribusi (GD), Jaringan Tegangan Menengah (JTM) serta Jaringan Tegangan Rendah (JTR). Kementerian ESDM tahun ini mengalokasikan anggaran dari APBN sebesar Rp 2,3 Trilyun Rupiah.

Indonesia Menjelang Era Energi Terbarukan

Indonesia Menjelang Era Energi Terbarukan – Energi terbarukan sering luput dari fokus. Bank Dunia bahkan sempat menganggap remeh potensi sumber energi hijau tersebut. Padahal kapasitas produksinya kini sepuluh kali lipat lebih besar ketimbang yang diperkirakan.

Indonesia Menjelang Era Energi Terbarukan

Dunia sedang demam energi hijau. Belum pernah sebelumnya investasi energi terbarukan melampaui jumlah dana yang dikucurkan untuk memproduksi bahan bakar fosil dan energi nuklir sekaligus. Tren yang mulai terlihat sejak beberapa tahun terakhir ini diyakini akan terus meningkat di masa depan.

Menurut Christine Lins, energi terbarukan memasok “sekitar 25 persen” dari kebutuhan energi global. Lins adalah sekretaris jendral di REN21, Renewable Energy Policy Network 21st Century.

Jaringan yang bermarkas di Paris itu mengamati perkembangan energi di seluruh dunia dan menjadi konsultan bagi pemerintah dan perusahaan energi dalam merombak sistem produksi agar sesuai dengan tuntutan energi terbarukan.

Melalui laporan terbarunya, Global Future Report Renewables, REN21 menyajikan perkiraan pertumbuhan energi terbarukan di masa depan. “Kami mengulas opini para pakar di bidang ekonomi dan politik, seperti apa masa depan energi terbarukan,” kata Lins.

Asia Terdepan dalam Energi Terbarukan

Laporan tersebut menggambarkan mosaik pertumbuhan energi terbarukan yang disusun berdasarkan wawancara dengan 170 pakar energi dan 50 pemikir dari seluruh dunia.

“Saat ini kerangka hukum dan perundang-undangan untuk energi terbarukan sudah dibuat di lebih dari 120 negara di dunia, separuhnya adalah negara berkembang,” kata Lins. Sebagian besar pakar meyakini, pertumbuhan terbesar antara lain akan terjadi di Cina, India, Jepang dan Brazil.

Indonesia Menjelang Era Energi TerbarukanInstalasi panel surya di Cina

Menurut laporan lembaga tersebut, Cina berada di urutan pertama dalam daftar negara dengan jumlah investasi terbesar sejak 2010. Lebih dari 130 juta rumah tangga di Cina saat ini hidup dari energi matahari. Lebih dari separuh panel surya yang saat ini beroperasi di dunia, berada di Cina.

Cina juga terdepan dalam hal energi angin. Dengan lebih dari 80 Gigawatt negara tersebut memiliki daya dua kali lipat lebih besar ketimbang Jerman misalnya. Hingga 2020 Cina berencana menggandakan produksi energi angin.

Tren Positif di Indonesia

Indonesia Menjelang Era Energi Terbarukan memiliki tren yang cukup positif untuk perkembangan energi terbarukan, terutama matahari. Walaupun dapat dibilang cukup lambat dibanding negara-negara tetangga di ASEAN.

Hal ini dapat dilihat dari semakin besarnya populasi penggunaan pembangkit listrik tenaga matahari dan semakin besarnya akses listrik tersebut. Pada 2017 ini saja, ESDM menyediakan dana 500M hanya untuk energi terbarukan pedesaan saja. Oleh karena itu, langkah pemerintah patut diapresiasi dan didukung secara menyeluruh.
Sumber : http://www.dw.com/id/dunia-menjelang-era-energi-terbarukan/a-16523274 (dengan perubahan seperlunya)

Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil Tahun 2017

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil Tahun 2017.

Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Skala Kecil adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan energi terbarukan yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pada tahun 2017 terdapat 24 Provinsi mendapatkan alokasi DAK dengan total Rp. 502.301.000.000 yaitu:

  1. Provinsi Aceh
  2. Provinsi Sumatera Barat
  3. Provinsi Riau
  4. Provinsi Jambi
  5. Provinsi Lampung
  6. Provinsi Jawa Tengah
  7. Provinsi D.I. Yogyakarta
  8. Provinsi Kalimantan Barat
  9. Provinsi Kalimantan Tengah
  10. Provinsi Kalimantan Selatan
  11. Provinsi Kalimantan Timur
  12. Provinsi Sulawesi Tengah
  13. Provinsi Sulawesi Selatan
  14. Provinsi Sulawesi Tenggara
  15. Provinsi Bali
  16. Provinsi Nusa Tenggara Barat
  17. Provinsi Nusa Tenggara Timur
  18. Provinsi Papua
  19. Provinsi Maluku Utara
  20. Provinsi Bangka Belitung
  21. Provinsi Gorontalo
  22. Provinsi Kepulauan Riau
  23. Provinsi Sulawesi Barat
  24. Provinsi Kalimantan Utara

Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil Tahun 2017

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil Tahun 2017.

Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Skala Kecil adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan energi terbarukan yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pada tahun 2017 terdapat 24 Provinsi mendapatkan alokasi DAK dengan total Rp. 502.301.000.000 yaitu:

  1. Provinsi Aceh
  2. Provinsi Sumatera Barat
  3. Provinsi Riau
  4. Provinsi Jambi
  5. Provinsi Lampung
  6. Provinsi Jawa Tengah
  7. Provinsi D.I. Yogyakarta
  8. Provinsi Kalimantan Barat
  9. Provinsi Kalimantan Tengah
  10. Provinsi Kalimantan Selatan
  11. Provinsi Kalimantan Timur
  12. Provinsi Sulawesi Tengah
  13. Provinsi Sulawesi Selatan
  14. Provinsi Sulawesi Tenggara
  15. Provinsi Bali
  16. Provinsi Nusa Tenggara Barat
  17. Provinsi Nusa Tenggara Timur
  18. Provinsi Papua
  19. Provinsi Maluku Utara
  20. Provinsi Bangka Belitung
  21. Provinsi Gorontalo
  22. Provinsi Kepulauan Riau
  23. Provinsi Sulawesi Barat
  24. Provinsi Kalimantan Utara

Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil Tahun 2017 dapat diunduh dibawah ini.