Energi Baru Terbarukan untuk Indonesia !!!

Energi Baru Terbarukan untuk Indonesia – Energi baru dan terbarukan adalah energi yang didapatkan dari kejadian alami pada alam untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi masyarakat.

Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
Sumber Energi Terbarukan

Proses untuk memanfaatkan kejadian kejadian alam untuk dijadikan energi adalah apa yang disebut sebagai pembangkitan energi bersih dan berkelanjutan.

Bagi kita yang beruntung tinggal di daerah perkotaan terutama di Pulau Jawa, listrik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari hari. Lalu sampailah kita ke daerah 3T ( terdepan, terpencil, dan tertinggal ), dimana PLN hanyalah nama dan listrik yang masih menjadi angan-angan bagi masyarakat yang ada disana. Daerah tersebut sudah teraliri listrik dari PLN ( Perusahaan Listrik Nasional ), tetapi skema pengadaannya hanyalah 12 jam, mulai dari jam 6 sore sampe jam 6 paginya.

Memanfaatkan energi baru dan terbarukan, dapat memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari tanpa mengurangi kemampuan generasi selanjutnya untuk bisa memenuhi kebutuhan energi mereka nantinya.

Teknologi energi baru dan terbarukan terus dikembangkan hal ini disebabkan karena teknologi energi baru dan terbarukan mendapatkan perhatian khusus terutama oleh negara negara yang belum sepenuhnya tereletrifikasi seperti India dan Nepal.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Indonesia pun adalah salah satu dari negara yang memberikan perhatian khusus dalam pengembangan teknologi energi baru dan terbarukan.

Perlu dicatat bahwa sampai saat ini, kurang lebih 11.7% penduduk Indonesia belum bisa merasakan manfaat listrik dalam hidup mereka. Pada umumnya, penyebab utama tidak sampainya pembangunan infrastruktur jaringan listrik kepada mereka adalah karena faktor-faktor geografis.

Sebagai solusi, digunakan pembangkit listrik energi terbarukan yang dapat di desain untuk memanfaatkan potensi energi lokal. Potensi tersebut baik dari aliran air di sungai atau cahaya matahari  akan diubah menjadi energi listrik untuk menerangi mulai dari hanya satu rumah sampai satu kota tanpa tergantung pada jaringan utama PLN.

Sampai saat ini, pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk solusi elektrifikasi di Indonesia sudah banyak dilakukan. Salah satunya adalah yang telah dilakukan oleh kementrian ESDM ( Energi dan Sumber Daya Mineral ).

Selain untuk melakukan elektrifikasi daerah yang belum mendapatkan akses listrik, teknologi ini juga digunakan untuk meningkatkan efektifas penggunaan listrik pada beberapa daerah di Indonesia.

sehingga bagi masyarakat yang belum bisa mendapatkan aliran listrik dari jaringan utama PLN, kini melalui energi baru terbarukan masyarakat bisa mendapatkan aliran listrik bagi kehidupan sehari-hari.

sumber :

www.kaskus.co.id

Mengenal Lebih Dekat Mengenai Teknologi Panel Surya

Matahari Untuk PLTS di Indonesia
          Matahari Untuk PLTS di Indonesia

Mengenal Lebih Dekat Mengenai Teknologi Panel Surya – Teknologi panel surya merupakan salah satu perangkat alternatif untuk dapat mengonversikan cahaya matahari menjadi energi listrik.

Disebut panel surya atau solar panel karena teknologi tersebut mengambil energi cahaya matahari yang sangat kuat, sehingga dinamakan Sol oleh astronomer, sebagian ilmuwan menyebut photovoltaics.

Panel surya merupakan kumpulan sel-sel surya. Banyak sel surya kecil disebar di suatu area bisa bekerja bersama untuk menyediakan energi yang cukup dan dapat dimanfaatkan.

Semakin banyak cahaya yang mengenai sel, semakin banyak listrik yang dihasilkannya. Dengan demikian, pesawat luar angkasa biasanya dirancang dengan panel surya yang selalu bisa diposisikan terkena matahari, walaupun pesawat itu tengah bergerak.

Sebuah sel surya merupakan disk kecil dari semikonduktor seperti silikon. Mereka dilekatkan dengan kawat ke sirkuit. Saat cahaya mengenai semikonduktor, cahaya diubah menjadi listrik yang mengalir melalui sirkuit. Begitu cahaya menghilang, maka sel surya berhenti menghasilkan energi.

Panel surya pada pesawat luar angkasa yang umumnya terlihat memiliki bentuk menyerupai sayap. Panel surya perlu memiliki banyak area permukaan yang bisa ditunjukkan ke matahari.

Website NASA mengungkapkan, stasiun luar angkasa memiliki susunan yang terdiri dari 262.400 sel surya dan meliputi area sekira 2.500 meter persegi atau lebih dari setengah area lapangan sepak bola.

Lebar sayap panel surya yakni 73 meter, lebih panjang ketimbang sayap Boeing 777 yang memiliki panjang 65 meter. Secara keseluruhan, empat rangkaian sel surya bisa menghasilkan 84 sampai 120 kilowatts listrik. Ini cukup untuk menyediakan energi untuk lebih dari 40 rumah.

sumber : dari berbagai sumber

Pemerintah Akan Sediakan Lampu Tenaga Surya Bagi Masyarakat Yang Belum Dapat Akses Listrik

LTSHE Nawa Cita

Dengan pertimbangan bahwa pemenuhan terhadap energi khususnya jaringan tenaga listrik pada masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar masih belum merata, sehingga pemerintah memandang perlu percepatan untuk mendapatkan akses listrik melalui penyediaan lampu tenaga surya hemat energi.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 12 April 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik.

“Penyediaan LTSHE ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar melalui percepatan Penyediaan LTSHE,” bunyi Pasal 2 Perpres ini.

Penyediaan LTSHE , menurut Perpres ini, dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui pemberian LTSHE secara gratis kepada Penerima LTSHE, dan hanya dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap Penerima LTSHE.

Dalam rangka pelaksanaan Penyediaan LTSHE itu, Menteri melakukan: a. perencanaan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan b. pengadaan Badan Usaha pelaksana Penyediaan LTSHE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Badan Usaha sebagai calon pelaksana Penyediaan LTSHE, menurut Perpres ini,  paling kurang memenuhi persyaratan:

a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi LTSHE di dalam negeri;

b. Mempunyai produk LTSHE yang telah digunakan di dalam dan luar negeri;

c. Menyediakan layanan purna jual paling kurang 3 (tiga) tahun; dan

d. Menyediakan jaminan ketersediaan suku cadang LTSHE.

“Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Penyediaan LTSHE bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemasangan dan pemeliharaan LTSHE sesuai dengan perjanjian kerja dengan Menteri atau pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri,” bunyi Pasal 6 ayat (2) Perpres ini.

LTSHE Nawa Cita
LTSHE Nawa Cita

Bunyi Pasal 8 Perpres ini. “Penerima LTSHE wajib memelihara dan merawat LTSHE sesuai tujuan Penyediaan LTSHE sebagaimana dimaksud, dan dilarang memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain sesuai perjanjian penyerahan LTSHE dengan Menteri atau pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri,”

Perpres ini menugaskan kepada Menteri untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan Penyediaan LTSHE kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.Adapun pendanaan Penyediaan LTSHE, menurut Perpres ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 13 April 2017 itu.

(Pusdatin/ES)

Pakai Listrik Tenaga Surya, Bandara Ini Hemat Rp 15 Juta/Bulan

Bima – Bandara Sultan Muhammad Salahuddin di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), sekarang memiliki pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 200 KWp. Listrik dari PLTS ini mampu memenuhi 20 persen kebutuhan bandara.

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana, bersama Anggota Komisi VII DPR Kurtubi yang berasal dari Dapil NTB pagi ini meninjau PLTS yang akan diresmikan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan tersebut.

Bandara Sultan Muhammad Salahuddin
Bandara Sultan Muhammad Salahuddin

PLTS Bandara Bima yang terdiri dari 80 panel surya dibangun di atas tanah seluas 3.900 m2 milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan dana APBN 2016 sebesar Rp 7 miliar. Pembangunannya memakan waktu sekitar 8 bulan, rampung pada Desember 2016.

“Anggarannya Rp 7 miliar dari APBN 2016. Selesai pertengahan Desember 2016 kemarin. Tanahnya gratis dari Kemenhub. Dibangunnya dalam 8 bulan,” kata Rida Mulyana saat ditemui di Bima, Sabtu (29/4/2017).

Ia menerangkan, penggunaan sinar matahari sebagai sumber energi listrik tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, sehingga ramah lingkungan. Maka pantaslah Bandara Sultan Muhammad Salahuddin disebut sebagai ‘bandara hijau’.

Dengan beroperasinya PLTS sejak awal 2017, Bandara Bima juga bisa menghemat biaya listrik hingga Rp 15 juta per bulan.

“Per bulan penghematannya Rp 15 juta, lumayan signifikan untuk bandara perintis. Jadi green tourism juga,” ucap Rida.

PLTS hanya membantu pemenuhan kebutuhan listrik bandara di siang hari karena tidak dilengkapi dengan baterai untuk penyimpanan daya. Tapi, menurut Rida, itu tidak masalah karena Bandara Bima hanya beroperasi sampai sore hari, tidak ada penerbangan dari dan ke Bima pada malam hari.

Ketika malam tiba, Bandara Bima hanya butuh listrik untuk lampu penerangan saja. “Ini untuk 20 persen kebutuhan listrik bandara. Enggak ada baterainya, jadi untuk siang aja. Bandara enggak operasi malam hari, jadi (PLTS) enggak perlu pakai baterai untuk malam hari,” tukasnya.

Kementerian ESDM yang membangunnya, lalu PLTS menjadi aset Kemenhub. Kemenhub sebagai pengelola Bandara Sultan Muhammad Salahuddin selanjutnya bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan PLTS.

Rida berpesan kepada pengelola bandara merawat dengan baik supaya dana APBN tak terbuang sia-sia. Misalnya dengan membersihkan panel surya secara rutin. “Tolong dibersihkan biar maksimal penyerapan sinar mataharinya,” ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VII DPR, Kurtubi, menyatakan DPR mendukung pengembangan energi baru terbarukan (EBT), termasuk tenaga surya, untuk menekan emisi karbon. Apalagi Indonesia sudah menandatangani kesepakatan COP 21 di Paris tahun 2015.

“Kita sudah tanda tangan Paris Agreement untuk mengurangi emisi. Kita harus kurangi energi fosil, dorong EBT. Salah satunya energi dari surya,” tutupnya.

sumber : detik.com (mca/hns)

Pedoman Kebijakan Energi Nasional

Pedoman ke arah pengelolaan energi nasional hingga tahun 2050 dalam rangka mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi dengan tujuan mendukung pembangunan nasional berkelanjutan telah digariskan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Kemandirian Energi sebagaimana dimaksud oleh PP No.79 Tahun 2014 itu adalah terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri. Sedangkan ketahanan Energi diartikan sebagai suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Untuk pencapaian ke arah tujuan tersebut kemandirian energi dan ketahanan energi tersebut, PP No.79 Tahun 2014 mendorong beroperasinya sebuah paradigma berpikir bahwa sumber energi bukanlah sekedar komoditas ekspor, melainkan sebagai sesuatu yang amat vital, yakni modal pembangunan nasional. Kemudian, kemandirian dalam hal pengelolaan energi pun harus benar-benar terwujud, sambil terus memastikan ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi di dalam negeri.

Selain itu, PP No.79 Tahun 2014 itu pun mendorong sumber daya energi harus dikelola secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan, melalui pemanfaatan energi secara efisien di semua sektor. Harus pula dipastikan keadilan dan pemerataan akses masyarakat terhadap energi tersebut.

Sambil terus-menerus dikembangan kemampuan teknologi, industri energi, dan jasa energi dalam negeri agar mandiri, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang energi dan terciptanya lapangan kerja. Dan yang juga paling penting dari seluruh upaya itu adalah terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pedoman Kebijakan Energi Nasional, PLTS
Pedoman Kebijakan Energi Nasional

Bagaimanapun target-target penyediaan dan pemanfaatan energi, baik itu energi primer maupun energi final, hingga tahun 2050 nanti, harus benar-benar digenjot semaksimal mungkin ke arah pencapaiannya. Sebagaimana diketahui, target-target itu sebagaimana tertuang dalam PP No 79 Tahun 2014 meliputi:

– Pada tahun 2025 terpenuhi penyediaan energi primer sebesar sekitar 400 MTOE (empat ratus million tonnes of oil equivalent), dan pada tahun 2050 sekitar 1.000 MTOE (seribu million tonnes of oil equivalent).

– Pada tahun 2025 tercapainya pemanfaatan energi primer per kapita sekitar 1,4 TOE (satu koma empat tonnes of oil equivalent), dan pada tahun 2050 sekitar 3,2 TOE (tiga koma dua tonnes of oil equivalent).

– Pada tahun 2015 terpenuhinya penyediaan kapasitas pembangkit listrik sekitar 115 GW (seratus lima belas giga watt), dan pada tahun 2050 sekitar 430 GW (empat ratus tiga puluh giga watt); dan

– Pada tahun 2025 tercapainya pemanfaatan listrik per kapita sekitar 2.500 KWh (dua ribu lima ratus kilo watt hours); dan pada tahun 2050 sekitar 7.000 KWh (tujuh ribu kilo watt hours).

Untuk memenuhi pencapaian target-target di atas maka harus ditopang pula oleh pencapaian sasaran kebijakan energi nasional, diantaranya:

  1. Terwujudnya paradigma baru bahwa “sumber energi merupakan modal pembangunan nasional”.
  2. Tercapainya elastisitas energi (perbandingan antara laju pertumbuhan kebutuhan energi terhadap laju pertumbuhan ekonomi) lebih kecil dari satu pada tahun 2025 yang diselaraskan dengan target pertumbuhan ekonomi.
  3. Tercapainya penurunan intensitas energi (jumlah total konsumsi energi per unit produk domestik bruto) final sebesar 1% per tahun sampai dengan tahun 2025.
  4. Tercapainya rasio elektrifikasi (perbandingan jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tangga total) sebesar 85% (delapan puluh lima persen) pada tahun 2015 dan mendekati sebesar 100% (seratus persen) pada tahun 2020.
  5. Tercapainya rasio penggunaan gas rumah tangga pada tahun 2015 sebesar 85% (delapan puluh lima persen).
  6. Tercapainya bauran energi primer (energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut) yang optimal, dimana:

–    Pada tahun 2025, peran energi baru dan energi terbarukan paling sedikit 23% dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% sepanjang keekonomiannya terpenuhi.

–    Pada tahun 2025, peran minyak bumi kurang dari 25% dan pada tahun 2050 menjadi kurang  20%.

–    Pada tahun 2025, peran batubara minimal 30% (tiga puluh persen), dan pada tahun 2050 minimal 25% (dua puluh lima persen).

–    Pada tahun 2025, peran gas bumi minimal 22% dan pada tahun 2050  minimal 24%.

Pedoman Kebijakan Energi Nasional

Lantas apakah tujuan, target-target, dan sasaran-sasaran dari kebijakan energi nasional tersebut akan tercapai?

Tentu saja semua itu berpulang pada komitmen kuat pemerintah untuk melaksanakan dan mewujudkannya. Dan para anggota legislatif serta seluruh rakyat Indonesia untuk mengawasinya dengan seksama! (red-gdm)

 

 

Sudahkan Permen ESDM No.12 Tahun 2017 Berpihak Pada Pengembangan EBT ?

Sudahkan Permen ESDM No.12 Tahun 2017 Berpihak Pada Pengembangan EBT ?

Sumber Energi Terbarukan, yang sepertinya terus didorong perkembangannya oleh pemerintah seiring langkah-langkah percepatan untuk pencapaian kemandirian energi dan ketahanan energi sebagaimana telah digariskan dalam Kebijakan Energi Nasional, meliputi sinar matahari, angin, tenaga air, biomassa,biogas, sampah kota dan panas bumi.

Kemudian sebagai pedoman dalam melakukan pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang memanfaatkan Sumber Energi terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Peraturan Menteri (permen) ESDM itu mendorong kewajiban PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan, dalam rangka penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan. Dan penyediaan tenaga listrik itu dari Sumber Energi Terbarukan itu harus tetap mengacu pada Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan.

Pengaturan pembelian oleh PT PLN (Persero) adalah melalui sistim feed-in tarif untuk energi baru terbarukan (EBT) yang didasarkan pada biaya pokok produksi (BPP) di daerah beroperasinya pembangkit listrik tersebut.

Patokan harga pembelian listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Fotovoltaik oleh PT PLN (Persero) adalah sebesar 85 persen dari BPP (Biaya Pokok Produksi) di daerah tempat pembangkit listrik tersebut. Demikian juga dengan patokan harga pembelian Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) memiliki ketentuan yang sama, yaknu 85 persen dari BPP daerah setempat.

Sedangkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB), harga patokannya berbeda, yakni maksimum 100 persen dari BPP setempat.

Dalam hal BPP setempat ternyata di atas rata-rata BPP nasional, maka harga pembelian tenaga listrik paling tinggi sebesar 85 persen dari BPP setempat. Dan khusus PLTSa dan PLTPB paling tinggi sebesar BPP setempat.

Namun jika dalam hal BPP setempat sama atau di bawah rata-rata BPP nasional, maka harga pembeliannya sebesar sama dengan BPP setempat. Dan khusus PLTSa dan PLTPB ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Sudahkan Permen ESDM No.12 Tahun 2017 Berpihak Pada Pengembangan EBT ?
Sudahkan Permen ESDM No.12 Tahun 2017 Berpihak Pada Pengembangan EBT ?

Contoh konkretnya seperti ini. Misalkan sebuah PLTS dibangun di daerah Maluku yang BPP-nya mencapai Rp 2.900/kWh. Maka pengembang PLTS itu bisa menjual listrik ke PLN dengan harga sekitar Rp 2.465/kWh. Namun untuk daerah lain yang lebih efisien, BPP hanya Rp 1.800/kWh, maka harga maksimal yang bisa didapat pengembang Rp 1.530/kWh.

Untuk daerah yang memiliki BPP sangat rendah, misalnya di Pulau Jawa yang hanya sekitar Rp 900/kWh, haruskah listrik dari PLTS dijual lebih rendah dari harga itu?

Bagi PLTS di lokasi yang memiliki rata-rata BPP lebih rendah dari BPP nasional, misalnya di Jawa yang hanya sekitar Rp 900/kWh, maka tarif maksimalnya sama dengan BPP secara nasional. Sebagai gambaran, saat ini BPP secara nasional sekitar Rp 1.400/kWh, maka harga listrik PLTS di Jawa bisa mencapai angka itu.

Dengan begitu, tarif listrik PLTS paling rendah dengan BPP saat ini adalah Rp 1.400/kWh. Tapi bukan berarti PLN tak bisa membeli dengan harga lebih rendah dari itu, sebab Permen ini hanya mengatur harga pembelian ‘paling tinggi’, jadi PLN masih punya ruang untuk negosiasi.

Namun dalam perkembangannya, kebijakan melalui Permen ESDM No.12 Tahun 2017 itu akhirnya berbuah penolakan dari  kalangan industri dan asosiasi energi baru terbarukan. Tak kurang Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), menilai kebijakan itu hanya menunjukkan jati diri pemerintah yang sebenarnya, yang belum juga berkomitmen dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) di Tanah Air. Sebab, penerapan tarif maksimal 85% dari biaya pokok produksi (BPP) kontra produktif dengan pengembangan EBT itu sendiri.

Atas dasar itu Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) dan para pengusaha EBT mendesak agar Menteri ESDM Ignasius Jonan meninjau kembali Peraturan Menteri ESDM No.12 tahun 2017. Untuk kemudian meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pedoman perhitungan harga keekonomian dari EBT yang lebih berkeadilan, yang tak sekedar menguntungkan PLN semata, melainkan juga menguntungkan dunia usaha. (red-gdm)

Energi Surya dan Pemanfaatannya dalam Kehidupan

Energi Baru Terbarukan (EBT) yang akan senantiasa ada sepanjang kehidupan manusia, salah satunya adalah energi surya (matahari).  Memanfaatkan berlakunya hukum kodrati kekekalan energi, energi surya dapat dirubah menjadi energi listrik yang kemudian bisa dimanfaatkan sesuai keperluan manusia sebagai pengguna. Baik itu untuk kebutuhan memanaskan, mendinginkan, menggerakkan, menerangi, dan sebagainya.

Pada listrik yang berasal dari cahaya matahari dinamakan photovoltaic (photo berarti cahaya, dan voltaic berarti tegangan). Dengan menggunakan bahan semi konduktor— seperti silikon yang banyak digunakan— yang paling tidak terdiri dua lapisan semi kondukstor. Satu bermuatan positif, dan satunya lagi bermuatan negatif. Tenaga matahari menghasilkan sumber energi melalui cahaya dan panasnya.

off grid

Kuatnya aliran listrik tersebut akan ditentukan oleh seberapa kuat kuat cahaya yang mengenai semi konduktor.

Namun sebenarnya pada sistem photovoltaic tak terlalu butuh cahaya matahari yang terang. Saat cuaca mendung pun masih dapat membangkitkan listrik, dengan energi keluar yang sebanding berat jenis awan.

Kalkulator tenaga matahari yang sudah lama dikenal oleh masyarakat merupakan contoh aplikasi sederhana penggunaan sistim photovoltaic. Selain itu lampu penerangan jalan (PJU) di beberapa ruas tol di Pulau Jawa dan juga penyediaan listrik di daerah-daerah di pelosok nusantara yang belum dialiri aliran pembangkit listrik, juga menggunakan sistim sistim photovoltaic ini.

Selain itu kini telah dikembangkan pula beberapa produk yang menggunakan sistim photovoltaic ini, seperti:

  • Kulkas atau pendingin digunakan untuk kepentingan kemanusiaan di daerah – daerah terpencil yang tidak dialiri listrik sebagai contoh membantu penyediaan vaksin
  • Sebagai atap rumah rumah fungsional penghasil dan penyimpan energi listrik yang menggantikan atap rumah konvensional

 

Panas yang dihasilkan itu dipakai untuk menghasilkan tekanan uap panas yang tinggi untuk menjalankan turbin penghasil listrik.

Produk-produk teknologi panas matahari terus dikembangkan. Pada teknologi pengumpul panas matahari yang diaplikasikan di atas atap rumah, selain mampu membuat ruangan di rumah menjadi hangat pada saat musim dingin, juga mampu menyediakan air panas kebutuhan rumah tangga dan menghangatkan kolam renang. Bisa juga untuk membantu kebutuhan proses pemanasan dalam sebuah industri dan memproses air menjadi tawar.

Selain itu sumber panas matahari dapat digunakan untuk menghasilkan dingin dan untuk mengurangi kelembaban udara dengan cara yang sama seperti kulkas atau air conditioner konvensional. Penggunaan dalam skala massif pendingin tenaga matahari oleh penduduk di dunia akan berlangsung di masa depan, seiring dengan suksesnya produk ini didemontrasikan dan tentunya seiring dengan akan terus efisiennya biaya produksi teknologi ini. (red-gdm)

Satu Jam Cahaya Matahari Mampu Memberikan Energi Selama Satu Tahun

Di dalam sistim tata surya kita, matahari merupakan benda angkasa terbesar, dengan massa sebesar 99,9 % dari keseluruhan massa tata surya. Sebagai salah satu bintang, dari jutaan bintang yang berserak di semesta raya, sejarah matahari adalah sejarah nan superpurba, seiring superioritas  kedigjayaannya sebagai bola raksasa superpanas membara yang menjadi sumber cahaya dan sumber energi benda-benda langit lain, tak terkecuali bumi.

Menurut para pakar, matahari yang berdiameter telah bersinar sejak 4,6 milyar tahun yang lalu. Dan diperkirakan akan terus bersinar hingga 5 milyar tahun ke depan. Planet-planet yang ada dalam tata surya kita telah mengorbit mengelilingi matahari dalam lintasan elips yang konsisten sejak nun teramat sangat jauh di masa-masa di belakang sana.

Sebagai sejenis bintang yang memiliki cahaya sendiri dan merupakan ciptaan sekaligus bukti kemahabesaran Tuhan Yang Maha Kuasa, sesungguhnya matahari dalam waktu sekitar satu jam saja mampu mengirimkan energi yang sangat besar ke seluruh permukaan bumi, yang dari situ sebenarnya sanggup mencukupi kebutuhan energi bagi seluruh umat manusia dalam waktu satu tahun. Ya,  bola api super raksasa berdiameter 1,39 juta kilometer atau 109 kali diameter bumi itu dalam satu jamnya mampu mencukupi kebutuhan umat manusia untuk satu tahun!

Tiap detiknya di dalam inti matahari berlangsung reaksi fusi sebanyak 564 juta ton hidrogen menjadi 560 juta ton helium. Selisih yang terjadi sekitar 4,3 juta ton per detik memberikan energi total sebesar sekitar 3,7 x 1026 W yang dilepas oleh inti matahari ke permukaan dan diteruskan ke ruang angkasa dalam bentuk sinar. Sinar itu terpancar ke perbagai arah termasuk yang menuju ke permukaan bumi.

Satu Jam Cahaya Matahari Mampu Memberikan Energi  Selama Satu Tahun

Tinggal persoalannya, belum semua energi yang dipancarkan cahaya matahari ke permulaan bumi itu kemudian bisa diserap secara maksimal oleh teknologi yang telah dimiliki manusia saat ini. Terutama pada energi sinar matahari yang jatuh di permukaan air laut yang  luasnya mencapai 70 % permukaan bumi. Rangsangan ke arah penyempurnaan teknologi pun harus senantiasa digenjot sehingga bisa lebih memanfaatkan energi matahari secara jauh lebih efisien lagi pada tingkat keekonomiannya.

Sebab ketika bisa lebih banyak rangsangan dan dukungan ke arah optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh negara-negara yang ada, dalam rangka mengembangkan teknologi yang sanggup menyerap sebagian besar energi yang dipancarkan sinar matahari itu, tentu akan dapat dihasilkan cadangan energi yang mampu digunakan setiap saat bagi kepentingan kesejahteraan manusia.

SATU JAM CAHAYA MATAHARI MAMPU MEMBERIKAN ENERGI  SELAMA SATU TAHUN
Sumber Energy yang ada

Berdasarkan Survey of Energy Resources 2014 diperoleh data mengenai jumlah energi matahari yang tersedia dalam satuan energi EJ yang artinya Exa Joule. Exa sama dengan 1.000.000 triliun. Jika kita bandingkan dengan kebutuhan energi dunia saat ini, 425 EJ/year, maka energi matahari sangat lebih dari mencukupi lantaran matahari memancarkan energi sebesar 2.895.000 EJ per tahun. Walaupun kebutuhan energi dunia memang terus saja bertambah setiap waktu, namun jumlah pertambahan kebutuhan itu masih relatif kecil dibandingkan besaran ketersediaan energi matahari.

Satu Jam Cahaya Matahari Mampu Memberikan Energi Selama Satu Tahun

Pada Tabel 1 menunjukkan kepada kita sebuah berlimpahnya energi terbarukan, khususnya energi matahari, yang disediakan Tuhan Yang Maha Pencipta agar bisa lebih dimanfaatkan dan didayagunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan seluruh umat manusia.

Apalagi bagi negara seperti Indonesia, yang diuntungkan dari segi geografis, dimana sepanjang tahun matahari bersinar secara penuh. Kondisi ini harus mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya, seiring untuk benar-benar terus menciutkan ketergantungan yang tinggi pada energi non terbarukan.

Terkait hal itu, selama ini persoalan yang menonjol pada pemerintah Indonesia bukanlah terletak bisa tidaknya kita menuju ke arah pengutamaan penggunaan energi terbarukan, khususnya matahari. Namun terletak pada political will yang benar-benar konkrit dalam rangka mendorong segenap tahapan strategis ke arah pengarusutamaan penggunaan energi terbarukan, termasuk energi matahari.[] (red-gdm)

 

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hari ini melakukan sosialisasi mengenai tiga aturan baru yang dikeluarkan pemerintah akhir Januari 2017, Salah satunya Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Terkait Permen ESDM Nomor 12/2017 mengatur tentang pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan. Pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan berbasis teknologi tinggi, efisiensi sangat variatif, dan sangat tergantung pada tingkat irradiasi atau cuaca setempat. Seperti energi sinar matahari dan angin, dilakukan dengan sistem pelelangan berdasarkan kuota kapasitas.

Jarman menuturkan, pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan lainnya dilakukan dengan mekanisme harga patokan atau pemilihan langsung. “Permen ini juga mengatur bahwa PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan dengan kapasitas sampai 10 MW secara terus menerus,” tutur dia.

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan

Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Seperti dilansir situs resmi ESDM, Ketiga Permen ESDM tersebut diterbitkan untuk mendorong usaha penyediaan tenaga listrik yang lebih efisien. “Permen ini diluncurkan demi mewujudkan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang efisien, adil dan transparan,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan, Jarman.

Melalui Permen ini, Pemerintah juga terus mengupayakan pengembangan listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. “Adanya aturan ini ingin mengedepankan EBT dengan memperhatikan kewajaran harga dan prinsip usaha yang sehat dan memperbaiki kondisi lingkungan,” ujar Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana.

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa Pemerintah akan mengatur pembelian tenaga listrik melalui mekanisme harga patokan atau pemilihan langsung. Lewat Permen ESDM No 10/2017 tentang pokok-pokok perjanjian jual beli tenaga listrik, aturan ini diterangkan agar terdapat kesetaraan risiko aspek komersial antara PLN dan IPP untuk seluruh jenis pembangkit listrik.

Pola kerja sama yang diatur dalam Permen ini menggunakan prinsip Membangun (Build), Memiliki (Own), Mengoperasikan (Operate), dan Mengalihkan (Transfer) (BOOT). Pola ini memastikan bahwa seluruh aset pembangkit menjadi milik negara setelah masa kontrak 30 tahun.

Dalam Permen tersebut juga mengatur adanya insetif dan pinalti. Jika terjadi percepatan Commercial of Date (COD) karena diminta PLN, maka IPP berhak mendapat insentif. Bentuk insentif ditentukan secara Business to Business. Sedangkan, dalam hal keterlambatan usaha COD, Badan Usaha dikenakan pinalti yang besarnya senilai biaya pembangkitan oleh PT PLN untuk mengganti daya yang dibangkitkan akibat keterlambatan pelaksanaan COD.

PLN wajib membeli energi listrik sesuai kontrak (take or pay). Sementara itu, IPP wajib menyediakan energi sesuai kontrak (deliver or pay). IPP atau PLN wajib membayar pinalti apabila IPP tidak dapat mengirimkan atau menyerap listrik sesuai kontrak. Besarnya pinalti proporsional sesuai komponen investasi. (SN)

Kajian Investasi Pabrikasi Sel Surya di Indonesia

Keekonomian pabrikasi sel surya di Indonesia dilakukan dengan memperhitungkan faktor ketersediaan pasokan wafer silikon sebagai bahan baku utama, kapasitas produksi optimum, potensi pasar, faktor biaya, serta dampak dan manfaat yang dapat dihasilkan dari proyek pembangunan pabrik sel surya.

Contoh skema insentif untuk membangun pasar dalam negeri Kajian Investasi Pabrikasi Sel Surya di Indonesia :

1. Subsidi

Subsidi dapat diberikan langsung kepada produsen sel surya atau pembuat perangkat pendukung Balance of System (BOS) agar harga sel surya beserta BOS dapat terjangkau oleh masyarakat.

Penerapan subsidi akan lebih efektif jika di Indonesia terdapat industri sel surya, baik pembuatan, perakitan, maupun industri BOS.
Untuk rural electrification, pemerintah dapat memberikan subsidi bagi daerah atau desa yang menerima bantuan sel surya dengan hanya membebani masyarakat pedesaan dengan tariff listrik yang jauh di bawah normal (jangan gratis)

2. Feed-in tariff

Feed-in tariff ialah harga yang dibayarkan oleh perusahaan listrik negara ketika membeli listrik dari pembangkit listrik jenis energi terbarukan dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Feed-in tariff ini merupakan insentif lain yang bertujuan untuk meningkatkan pemakaian listrik yang bersumber dari energi terbarukan, salah satunya sel surya.

Adanya infrastruktur yang memungkinkan masyarakat pengguna sel surya untuk menjualnya ke perusahaan listrik semisal PLN. Rumah dengan konsep BIPV diberikan koneksi ke jaringan listrik setempat, bukan untuk mengambil listrik dari PLN melainkan untuk mengalirkan (atau “menjual”) listriknya ke PLN.

3. Pemberian kredit

Program kredit sel surya disertai dengan program feed-in tariff, sehingga waktu pelunasan kredit terbantukan dengan adanya pemasukan dari penjualan listrik dari rumah ke perusaaan listrik.
Metode analisa biaya

Cara yang dilakukan untuk menilai kelayakan finansial pembangunan pabrik sel surya dilakukan dengan menggunakan metode “ discount cash flow “ secara konvensional, yaitu dengan penentuan Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV), dan Payback Period.

Pabrikasi Sel Surya di Indonesia

Asumsi dan kondisi dasar perhitungan

Asumsi dan kondisi dasar perhitungan menyangkut faktor kapasitas produksi, biaya investasi awal, kebutuhan bahan pembantu, kebutuhan tenaga listrik, kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan perbaikan dan perawatan mesin, harga pokok produksi (HPP), dan proyeksi penjualan.

Hasil perhitungan dan analisa biaya

Dari hasil perhitungan biaya diketahui bahwa untuk membangun pabrik sel surya polikristal silikon dengan kapasitas 25 MWp/tahun membutuhkan investasi sebesar Rp.670 miliar.

Perhitungan Profitabilitas Proyek (dalam rupiah)

Hasil analisis biaya dengan semua asumsi yang berlaku menunjukkan: IRR = 17,18%, NPV = 63,037,225,027, Payback Period = 7 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investasi pembangunan pabrik sel surya secara finansial layak dengan mempertimbangkan bahwa berbagai asumsi dan kondisi sewaktu studi ini disusun tidak berubah.

Dengan kapasitas produksi sel surya sebesar 25 MWp/tahun, industri sel surya akan dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri (dengan asumsi penguasaan pasar adalah 50%). Untuk kapasitas produksi ini dibutuhkan pasokan bahan baku (wafer polikristal silikon) minimal 12,016,342 lembar/tahun.