Pembangkit Listrik Tenaga Angin Menjadi yang Pertama di Indonesia.

Matahari Untuk PLTS di Indonesia

Pembangkit Listrik Tenaga Angin Menjadi yang Pertama di Indonesia – Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) di Sulawesi Selatan.

pembangkit-listrik-tenaga-angin-2-130515
pembangkit-listrik-tenaga-angin-

Pemerintah terus mengupayakan peningkatan bauran energi baru terbarukan (EBT).  Untuk itu, proyek pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap, Sulawesi Selatan terus digenjot penyelesaiannya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, PLTB Sidrap merupakan pembangkit angin pertama di Indonesia yang akan beroperasi secara komersial. “Pemerintah mendorong adanya penggunaan EBT dari hidro, panas bumi, ataupun angin,” ujarnya di sela-sela kunjungan kerja di Sidrap, Sabtu (30/9).

PLTB Sidrap merupakan pembangkit tenaga angin terbesar di Indonesia. Dengan kapasitas 75 MW, pembangkit ramah lingkungan ini terdiri dari 30 turbin kincir angin yang masing-masing berkapasitas 2,5 MW. Model turbin yang digunakan dari Gamesa Iolica Corporation pada menara baja setinggi 80 meter dengan panjang baling-baling 57 meter.

Proyek dengan investasi sekitar 150 juta dolar AS ini ditargetkan beroperasi secara komersial pada awal 2018 ini dioperasikan oleh PT UPC Sidrap Bayu Energi.

Jonan mengatakan, dengan beroperasi PLTB ini akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara di Asia yang mempunyai pembangkit  bertenaga angin. “Di Asia ada Jepang, China, Korea, setelah itu kita,” ujarnya.

Pemerintah semakin optimis mencapai target bauran energi terbarukan 23 persen pada 2025. “PLTB Sidrap adalah salah satu potensi energi angin yang besar, diharapkan beroperasi pada triwulan pertama tahun depan,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Rida Mulyana.

Di tempat yang sama, Bupati Sidrap Rusdi Masse menyambut baik pembangunan proyek pembangunan PLTB Sidrap. “Kami sangat mendukung sekali, kami akan menjaga dan mengawal pelaksanaan proyek ini agar berjalan lancar,” katanya.

Saat ini, kondisi kelistrikan wilayah Sulselrabar mencapai 1.250 MW dan beban puncak mencapai 1050 MW. Dengan beroperasinya PLTB Sidrap, diharapkan dapat menambah pasokan listrik di wilayah tersebut. Jonan mengatakan, dengan penambahan daya dari PLTB Sidrap akan menambah pasokan listrik di Sulselrabar. “Tak hanya memenuhi kebutuhan listrik Sidrap tapi juga bisa mengekspor energi ke kabupaten lain,” pungkas Jonan.

Sekadar informasi, Indonesia memiliki potensi energi angin mecapai 1,8 GW. Daerah yang berpotensial untuk dikembangkan adalah Indonesia bagian timur, seperti Papua, Maluku dan Sulawesi Selatan.

Sumber : http://ebtke.esdm.go.id

Energi Baru Terbarukan untuk Indonesia !!!

Energi Baru Terbarukan untuk Indonesia – Energi baru dan terbarukan adalah energi yang didapatkan dari kejadian alami pada alam untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi masyarakat.

Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
Sumber Energi Terbarukan

Proses untuk memanfaatkan kejadian kejadian alam untuk dijadikan energi adalah apa yang disebut sebagai pembangkitan energi bersih dan berkelanjutan.

Bagi kita yang beruntung tinggal di daerah perkotaan terutama di Pulau Jawa, listrik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari hari. Lalu sampailah kita ke daerah 3T ( terdepan, terpencil, dan tertinggal ), dimana PLN hanyalah nama dan listrik yang masih menjadi angan-angan bagi masyarakat yang ada disana. Daerah tersebut sudah teraliri listrik dari PLN ( Perusahaan Listrik Nasional ), tetapi skema pengadaannya hanyalah 12 jam, mulai dari jam 6 sore sampe jam 6 paginya.

Memanfaatkan energi baru dan terbarukan, dapat memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari tanpa mengurangi kemampuan generasi selanjutnya untuk bisa memenuhi kebutuhan energi mereka nantinya.

Teknologi energi baru dan terbarukan terus dikembangkan hal ini disebabkan karena teknologi energi baru dan terbarukan mendapatkan perhatian khusus terutama oleh negara negara yang belum sepenuhnya tereletrifikasi seperti India dan Nepal.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Indonesia pun adalah salah satu dari negara yang memberikan perhatian khusus dalam pengembangan teknologi energi baru dan terbarukan.

Perlu dicatat bahwa sampai saat ini, kurang lebih 11.7% penduduk Indonesia belum bisa merasakan manfaat listrik dalam hidup mereka. Pada umumnya, penyebab utama tidak sampainya pembangunan infrastruktur jaringan listrik kepada mereka adalah karena faktor-faktor geografis.

Sebagai solusi, digunakan pembangkit listrik energi terbarukan yang dapat di desain untuk memanfaatkan potensi energi lokal. Potensi tersebut baik dari aliran air di sungai atau cahaya matahari  akan diubah menjadi energi listrik untuk menerangi mulai dari hanya satu rumah sampai satu kota tanpa tergantung pada jaringan utama PLN.

Sampai saat ini, pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk solusi elektrifikasi di Indonesia sudah banyak dilakukan. Salah satunya adalah yang telah dilakukan oleh kementrian ESDM ( Energi dan Sumber Daya Mineral ).

Selain untuk melakukan elektrifikasi daerah yang belum mendapatkan akses listrik, teknologi ini juga digunakan untuk meningkatkan efektifas penggunaan listrik pada beberapa daerah di Indonesia.

sehingga bagi masyarakat yang belum bisa mendapatkan aliran listrik dari jaringan utama PLN, kini melalui energi baru terbarukan masyarakat bisa mendapatkan aliran listrik bagi kehidupan sehari-hari.

sumber :

www.kaskus.co.id

Kejar Rasio Elektrifikasi, Menteri ESDM Andalkan Listrik Tenaga Surya

Kejar Rasio Elektrifikasi, Menteri ESDM Andalkan Listrik Tenaga Surya – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menargetkan pembangunan sistem listrik tenaga surya (independent home solar system).

Pembangkit Listri Tenaga Surya
                                              foto : Jawapost.com

Hal tersebut dilakukan dalam rangka salah satu yang menjadi andalannya untuk mempercepat realisasi target rasio elektrifikasi nasional sebesar 99% pada tahun 2019 mendatang. Dia mengatakan,saat ini rasio elektrifikasi nasional baru sekitar 92,8%. Masih ada sekitar 2.519 desa yang belum memperoleh listrik.

“Saya bilang dengan teman-teman di PLN, ini harus ditingkatkan hampir mencapai 99%, juga dibantu dengan APBN. Memang ada yang tanya ke saya, kalau renewable energy gimana. Saya sepakat kita harus meningkatkan renewable energy,” katanya di Hotel JW Marriott, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Saat ini, Jonan menyebut dari 2.519 desa, tersebut saat ini secara perlahan  telah dipasang solar sistem / independent home solar system yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Setidaknya, listrik tenaga surya tersebut bisa menghidupkan empat lampu dan mengisi baterai ponsel.

Meski tidak menikmati listriknya secara optimal, setidaknya keberadaan independen solar sistem mampu memberi daya kepada 4 lampu dan daya untuk baterai telepon genggam.

“Jadi, kira-kira ada 2.519 desa masih belumdialiri listrik. Sekarang sudah mulai bisa dipasang satu-persatu menggunakan independent home solar system. Ini menggunakan APBN, jadi enggak bayar. Ini untuk empat lampu dan bisa untuk colokan HP.

Selain itu, mantan Menteri Perhubungan ini juga menugaskan PT PLN (Persero) untuk melengkapinya dengan membangun jaringan listrik tegangan rendah. “Misalnya di Pulau Rupat yang berbatasan dengan Malaysia, dari 5 dusun yang enggak ada listriknya 3,5 dusun. Nanti akan dilengkapi. Insya Allah 2019 elektrifikasinya mencapai 99%,” ujar Jonan.

Sumber : dari berbagai sumber

Program Kementrian ESDM Lampu Tenaga Surya Hemat Energi LTSHE

LTSHE

Presiden Joko Widodo, Rabu (12/4),  telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik.

Perpres itu dikeluarkan dengan pertimbangan perlunya   percepatan untuk mendapatkan akses listrik melalui penyediaan lampu tenaga surya hemat energi.

“Penyediaan LTSHE ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar melalui percepatan Penyediaan LTSHE,” bunyi Pasal 2 Perpres ini.

Penyediaan LTSHE , menurut Perpres ini, dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui pemberian LTSHE secara gratis kepada Penerima LTSHE, dan hanya dilakukan 1 kali untuk setiap Penerima LTSHE.

LTSHE
Program LTSHE

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)   bertanggung jawab atas pelaksanaan Penyediaan LTSHE.

Dalam rangka pelaksanaan Penyediaan LTSHE itu, Menteri ESDM  melakukan perencanaan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan  pengadaan Badan Usaha pelaksana Penyediaan LTSHE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Badan Usaha sebagai calon pelaksana Penyediaan LTSHE, menurut Perpres ini,  paling kurang memenuhi persyaratan:

1. Memiliki sarana dan fasilitas produksi LTSHE di dalam negeri

2. Mempunyai produk LTSHE yang telah digunakan di dalam dan luar negeri;  menyediakan layanan purna jual paling kurang 3  tahun dan

3. Menyediakan jaminan ketersediaan suku cadang LTSHE.

“Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Penyediaan LTSHE bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemasangan, dan pemeliharaan LTSHE. Sesuai dengan perjanjian kerja dengan Menteri atau pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri,” bunyi Pasal 6 ayat (2) Perpres ini, seperti dikutip laman Sekretariat Kabinet.

“Penerima LTSHE wajib memelihara dan merawat LTSHE sesuai tujuan Penyediaan LTSHE sebagaimana dimaksud, dan dilarang memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain sesuai perjanjian penyerahan LTSHE dengan Menteri atau pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri,” bunyi Pasal 8. .

Perpres ini menugaskan kepada Menteri ESDM untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan Penyediaan LTSHE kepada Presiden setiap 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Adapun pendanaan Penyediaan LTSHE, menurut Perpres ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 13 April 2017 itu.

(rud)

Sumber : http://mindcommonline.com/

Pemerintah Siapkan Rp 332,8 Miliar untuk Penyediaan Lampu Tenaga Surya

LTSHE Nawa Cita

JAKARTA – Pemerintah akan mulai menjalankan program penyediaan listrik bagi masyarakat yang berada di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir dan pulau-pulau terluar melalui Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik. Program tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan LTSHE.

Dana Rp 332,8 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 disiapkan untuk menjalankan program tersebut. Dengan menggunakan dana tersebut pemerintah akan membagikan secara gratis satu kali untuk setiap penerima LTSHE. Pembagian LTSHE ini merupakan program lanjutan dari Super Ekstra Hemat Energi (SEHEN) yang dimulai 2012.

Rida Mulyana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan seiring ditandatanganinya Perpres 47 oleh Presiden Joko Widodo, pemerintah menargetkan ada 95.729 paket LTSHE yang akan diserahkan kepada enam provinsi tertimur Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Paket LTSHE ke berbagai propinsi
Pada 2018 Kementerian ESDM juga telah mengusulkan dana sekitar Rp. 1 triliun untuk pelaksanaan pembagian LTSHE di 15 provinsi.

“Perpres 47/2017 mengatur ketentuan terkait penyediaan, pengawasan distribusi, peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta aturan terkait badan usaha pelaksana penyedia LTSHE,” kata Rida.

LTSHE merupakan perangkat pencahayaan berupa lampu terintegrasi dengan baterai yang energinya bersumber dari pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik. Prinsip kerja LTSHE adalah energi dari matahari ditangkap oleh panel surya, diubah menjadi energi listrik kemudian disimpan di dalam baterai. Energi listrik di dalam baterai ini yang kemudian digunakan untuk menyalakan lampu. LTSHE dapat beroperasi maksimum hingga 60 jam.

LTSHE merupakan terobosan program untuk menerangi desa-desa yang masih gelap gulita, yang jumlahnya mencapai lebih dari 2.500 desa di seluruh Indonesia.

Paket program LTSHE antara lain mencakup panel surya kapasitas 20 watt peak, 4 lampu Light Emitting Diode (LED), baterai, biaya pemasangan, dan layanan purna jual selama tiga tahun.

Untuk mensukseskan program LTSHE, pemerintah pusat akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah melakukan penyediaan data calon penerima LTSHE, kemudian bersama-sama dengan pemerintah pusat melakukan sosialisasi kepada calon penerima LTSHE dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendistribusian, pemasangan dan pemeliharaan LTSHE,” ungkap Rida.

Pelaksanaan penyediaan LTSHE akan dilakukan oleh badan usaha. Menteri ESDM bertanggung jawab dalam menunjuk dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha pelaksana dan penyedia LTSHE. Tata cara penyediaan LTSHE badan usaha ini nantinya akan dimuat dalam Peraturan Menteri ESDM.

Badan usaha yang akan melaksanakan penyediaan LTSHE harus memiliki sarana dan fasilitas produksi LTSHE di dalam negeri. Produk badan usaha itu juga telah digunakan baik di dalam maupun di luar negeri. Badan usaha juga harus menyediakan layanan purna jual paling kurang tiga tahun dan menyediakan jaminan ketersediaan suku cadang LTSHE.(RI)

sumber : web dunia energi

Pemerintah Akan Sediakan Lampu Tenaga Surya Bagi Masyarakat Yang Belum Dapat Akses Listrik

LTSHE Nawa Cita

Dengan pertimbangan bahwa pemenuhan terhadap energi khususnya jaringan tenaga listrik pada masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar masih belum merata, sehingga pemerintah memandang perlu percepatan untuk mendapatkan akses listrik melalui penyediaan lampu tenaga surya hemat energi.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 12 April 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik.

“Penyediaan LTSHE ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar melalui percepatan Penyediaan LTSHE,” bunyi Pasal 2 Perpres ini.

Penyediaan LTSHE , menurut Perpres ini, dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui pemberian LTSHE secara gratis kepada Penerima LTSHE, dan hanya dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap Penerima LTSHE.

Dalam rangka pelaksanaan Penyediaan LTSHE itu, Menteri melakukan: a. perencanaan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan b. pengadaan Badan Usaha pelaksana Penyediaan LTSHE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Badan Usaha sebagai calon pelaksana Penyediaan LTSHE, menurut Perpres ini,  paling kurang memenuhi persyaratan:

a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi LTSHE di dalam negeri;

b. Mempunyai produk LTSHE yang telah digunakan di dalam dan luar negeri;

c. Menyediakan layanan purna jual paling kurang 3 (tiga) tahun; dan

d. Menyediakan jaminan ketersediaan suku cadang LTSHE.

“Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Penyediaan LTSHE bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemasangan dan pemeliharaan LTSHE sesuai dengan perjanjian kerja dengan Menteri atau pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri,” bunyi Pasal 6 ayat (2) Perpres ini.

LTSHE Nawa Cita
LTSHE Nawa Cita

Bunyi Pasal 8 Perpres ini. “Penerima LTSHE wajib memelihara dan merawat LTSHE sesuai tujuan Penyediaan LTSHE sebagaimana dimaksud, dan dilarang memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain sesuai perjanjian penyerahan LTSHE dengan Menteri atau pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri,”

Perpres ini menugaskan kepada Menteri untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan Penyediaan LTSHE kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.Adapun pendanaan Penyediaan LTSHE, menurut Perpres ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 13 April 2017 itu.

(Pusdatin/ES)

Pakai Listrik Tenaga Surya, Bandara Ini Hemat Rp 15 Juta/Bulan

Bima – Bandara Sultan Muhammad Salahuddin di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), sekarang memiliki pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 200 KWp. Listrik dari PLTS ini mampu memenuhi 20 persen kebutuhan bandara.

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana, bersama Anggota Komisi VII DPR Kurtubi yang berasal dari Dapil NTB pagi ini meninjau PLTS yang akan diresmikan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan tersebut.

Bandara Sultan Muhammad Salahuddin
Bandara Sultan Muhammad Salahuddin

PLTS Bandara Bima yang terdiri dari 80 panel surya dibangun di atas tanah seluas 3.900 m2 milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan dana APBN 2016 sebesar Rp 7 miliar. Pembangunannya memakan waktu sekitar 8 bulan, rampung pada Desember 2016.

“Anggarannya Rp 7 miliar dari APBN 2016. Selesai pertengahan Desember 2016 kemarin. Tanahnya gratis dari Kemenhub. Dibangunnya dalam 8 bulan,” kata Rida Mulyana saat ditemui di Bima, Sabtu (29/4/2017).

Ia menerangkan, penggunaan sinar matahari sebagai sumber energi listrik tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, sehingga ramah lingkungan. Maka pantaslah Bandara Sultan Muhammad Salahuddin disebut sebagai ‘bandara hijau’.

Dengan beroperasinya PLTS sejak awal 2017, Bandara Bima juga bisa menghemat biaya listrik hingga Rp 15 juta per bulan.

“Per bulan penghematannya Rp 15 juta, lumayan signifikan untuk bandara perintis. Jadi green tourism juga,” ucap Rida.

PLTS hanya membantu pemenuhan kebutuhan listrik bandara di siang hari karena tidak dilengkapi dengan baterai untuk penyimpanan daya. Tapi, menurut Rida, itu tidak masalah karena Bandara Bima hanya beroperasi sampai sore hari, tidak ada penerbangan dari dan ke Bima pada malam hari.

Ketika malam tiba, Bandara Bima hanya butuh listrik untuk lampu penerangan saja. “Ini untuk 20 persen kebutuhan listrik bandara. Enggak ada baterainya, jadi untuk siang aja. Bandara enggak operasi malam hari, jadi (PLTS) enggak perlu pakai baterai untuk malam hari,” tukasnya.

Kementerian ESDM yang membangunnya, lalu PLTS menjadi aset Kemenhub. Kemenhub sebagai pengelola Bandara Sultan Muhammad Salahuddin selanjutnya bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan PLTS.

Rida berpesan kepada pengelola bandara merawat dengan baik supaya dana APBN tak terbuang sia-sia. Misalnya dengan membersihkan panel surya secara rutin. “Tolong dibersihkan biar maksimal penyerapan sinar mataharinya,” ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VII DPR, Kurtubi, menyatakan DPR mendukung pengembangan energi baru terbarukan (EBT), termasuk tenaga surya, untuk menekan emisi karbon. Apalagi Indonesia sudah menandatangani kesepakatan COP 21 di Paris tahun 2015.

“Kita sudah tanda tangan Paris Agreement untuk mengurangi emisi. Kita harus kurangi energi fosil, dorong EBT. Salah satunya energi dari surya,” tutupnya.

sumber : detik.com (mca/hns)

Sudahkan Permen ESDM No.12 Tahun 2017 Berpihak Pada Pengembangan EBT ?

Sudahkan Permen ESDM No.12 Tahun 2017 Berpihak Pada Pengembangan EBT ?

Sumber Energi Terbarukan, yang sepertinya terus didorong perkembangannya oleh pemerintah seiring langkah-langkah percepatan untuk pencapaian kemandirian energi dan ketahanan energi sebagaimana telah digariskan dalam Kebijakan Energi Nasional, meliputi sinar matahari, angin, tenaga air, biomassa,biogas, sampah kota dan panas bumi.

Kemudian sebagai pedoman dalam melakukan pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang memanfaatkan Sumber Energi terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Peraturan Menteri (permen) ESDM itu mendorong kewajiban PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan, dalam rangka penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan. Dan penyediaan tenaga listrik itu dari Sumber Energi Terbarukan itu harus tetap mengacu pada Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan.

Pengaturan pembelian oleh PT PLN (Persero) adalah melalui sistim feed-in tarif untuk energi baru terbarukan (EBT) yang didasarkan pada biaya pokok produksi (BPP) di daerah beroperasinya pembangkit listrik tersebut.

Patokan harga pembelian listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Fotovoltaik oleh PT PLN (Persero) adalah sebesar 85 persen dari BPP (Biaya Pokok Produksi) di daerah tempat pembangkit listrik tersebut. Demikian juga dengan patokan harga pembelian Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) memiliki ketentuan yang sama, yaknu 85 persen dari BPP daerah setempat.

Sedangkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB), harga patokannya berbeda, yakni maksimum 100 persen dari BPP setempat.

Dalam hal BPP setempat ternyata di atas rata-rata BPP nasional, maka harga pembelian tenaga listrik paling tinggi sebesar 85 persen dari BPP setempat. Dan khusus PLTSa dan PLTPB paling tinggi sebesar BPP setempat.

Namun jika dalam hal BPP setempat sama atau di bawah rata-rata BPP nasional, maka harga pembeliannya sebesar sama dengan BPP setempat. Dan khusus PLTSa dan PLTPB ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Sudahkan Permen ESDM No.12 Tahun 2017 Berpihak Pada Pengembangan EBT ?
Sudahkan Permen ESDM No.12 Tahun 2017 Berpihak Pada Pengembangan EBT ?

Contoh konkretnya seperti ini. Misalkan sebuah PLTS dibangun di daerah Maluku yang BPP-nya mencapai Rp 2.900/kWh. Maka pengembang PLTS itu bisa menjual listrik ke PLN dengan harga sekitar Rp 2.465/kWh. Namun untuk daerah lain yang lebih efisien, BPP hanya Rp 1.800/kWh, maka harga maksimal yang bisa didapat pengembang Rp 1.530/kWh.

Untuk daerah yang memiliki BPP sangat rendah, misalnya di Pulau Jawa yang hanya sekitar Rp 900/kWh, haruskah listrik dari PLTS dijual lebih rendah dari harga itu?

Bagi PLTS di lokasi yang memiliki rata-rata BPP lebih rendah dari BPP nasional, misalnya di Jawa yang hanya sekitar Rp 900/kWh, maka tarif maksimalnya sama dengan BPP secara nasional. Sebagai gambaran, saat ini BPP secara nasional sekitar Rp 1.400/kWh, maka harga listrik PLTS di Jawa bisa mencapai angka itu.

Dengan begitu, tarif listrik PLTS paling rendah dengan BPP saat ini adalah Rp 1.400/kWh. Tapi bukan berarti PLN tak bisa membeli dengan harga lebih rendah dari itu, sebab Permen ini hanya mengatur harga pembelian ‘paling tinggi’, jadi PLN masih punya ruang untuk negosiasi.

Namun dalam perkembangannya, kebijakan melalui Permen ESDM No.12 Tahun 2017 itu akhirnya berbuah penolakan dari  kalangan industri dan asosiasi energi baru terbarukan. Tak kurang Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), menilai kebijakan itu hanya menunjukkan jati diri pemerintah yang sebenarnya, yang belum juga berkomitmen dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) di Tanah Air. Sebab, penerapan tarif maksimal 85% dari biaya pokok produksi (BPP) kontra produktif dengan pengembangan EBT itu sendiri.

Atas dasar itu Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) dan para pengusaha EBT mendesak agar Menteri ESDM Ignasius Jonan meninjau kembali Peraturan Menteri ESDM No.12 tahun 2017. Untuk kemudian meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pedoman perhitungan harga keekonomian dari EBT yang lebih berkeadilan, yang tak sekedar menguntungkan PLN semata, melainkan juga menguntungkan dunia usaha. (red-gdm)

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hari ini melakukan sosialisasi mengenai tiga aturan baru yang dikeluarkan pemerintah akhir Januari 2017, Salah satunya Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Terkait Permen ESDM Nomor 12/2017 mengatur tentang pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan. Pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan berbasis teknologi tinggi, efisiensi sangat variatif, dan sangat tergantung pada tingkat irradiasi atau cuaca setempat. Seperti energi sinar matahari dan angin, dilakukan dengan sistem pelelangan berdasarkan kuota kapasitas.

Jarman menuturkan, pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan lainnya dilakukan dengan mekanisme harga patokan atau pemilihan langsung. “Permen ini juga mengatur bahwa PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan dengan kapasitas sampai 10 MW secara terus menerus,” tutur dia.

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan

Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Seperti dilansir situs resmi ESDM, Ketiga Permen ESDM tersebut diterbitkan untuk mendorong usaha penyediaan tenaga listrik yang lebih efisien. “Permen ini diluncurkan demi mewujudkan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang efisien, adil dan transparan,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan, Jarman.

Melalui Permen ini, Pemerintah juga terus mengupayakan pengembangan listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. “Adanya aturan ini ingin mengedepankan EBT dengan memperhatikan kewajaran harga dan prinsip usaha yang sehat dan memperbaiki kondisi lingkungan,” ujar Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana.

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa Pemerintah akan mengatur pembelian tenaga listrik melalui mekanisme harga patokan atau pemilihan langsung. Lewat Permen ESDM No 10/2017 tentang pokok-pokok perjanjian jual beli tenaga listrik, aturan ini diterangkan agar terdapat kesetaraan risiko aspek komersial antara PLN dan IPP untuk seluruh jenis pembangkit listrik.

Pola kerja sama yang diatur dalam Permen ini menggunakan prinsip Membangun (Build), Memiliki (Own), Mengoperasikan (Operate), dan Mengalihkan (Transfer) (BOOT). Pola ini memastikan bahwa seluruh aset pembangkit menjadi milik negara setelah masa kontrak 30 tahun.

Dalam Permen tersebut juga mengatur adanya insetif dan pinalti. Jika terjadi percepatan Commercial of Date (COD) karena diminta PLN, maka IPP berhak mendapat insentif. Bentuk insentif ditentukan secara Business to Business. Sedangkan, dalam hal keterlambatan usaha COD, Badan Usaha dikenakan pinalti yang besarnya senilai biaya pembangkitan oleh PT PLN untuk mengganti daya yang dibangkitkan akibat keterlambatan pelaksanaan COD.

PLN wajib membeli energi listrik sesuai kontrak (take or pay). Sementara itu, IPP wajib menyediakan energi sesuai kontrak (deliver or pay). IPP atau PLN wajib membayar pinalti apabila IPP tidak dapat mengirimkan atau menyerap listrik sesuai kontrak. Besarnya pinalti proporsional sesuai komponen investasi. (SN)

Kajian Investasi Pabrikasi Sel Surya di Indonesia

Keekonomian pabrikasi sel surya di Indonesia dilakukan dengan memperhitungkan faktor ketersediaan pasokan wafer silikon sebagai bahan baku utama, kapasitas produksi optimum, potensi pasar, faktor biaya, serta dampak dan manfaat yang dapat dihasilkan dari proyek pembangunan pabrik sel surya.

Contoh skema insentif untuk membangun pasar dalam negeri Kajian Investasi Pabrikasi Sel Surya di Indonesia :

1. Subsidi

Subsidi dapat diberikan langsung kepada produsen sel surya atau pembuat perangkat pendukung Balance of System (BOS) agar harga sel surya beserta BOS dapat terjangkau oleh masyarakat.

Penerapan subsidi akan lebih efektif jika di Indonesia terdapat industri sel surya, baik pembuatan, perakitan, maupun industri BOS.
Untuk rural electrification, pemerintah dapat memberikan subsidi bagi daerah atau desa yang menerima bantuan sel surya dengan hanya membebani masyarakat pedesaan dengan tariff listrik yang jauh di bawah normal (jangan gratis)

2. Feed-in tariff

Feed-in tariff ialah harga yang dibayarkan oleh perusahaan listrik negara ketika membeli listrik dari pembangkit listrik jenis energi terbarukan dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Feed-in tariff ini merupakan insentif lain yang bertujuan untuk meningkatkan pemakaian listrik yang bersumber dari energi terbarukan, salah satunya sel surya.

Adanya infrastruktur yang memungkinkan masyarakat pengguna sel surya untuk menjualnya ke perusahaan listrik semisal PLN. Rumah dengan konsep BIPV diberikan koneksi ke jaringan listrik setempat, bukan untuk mengambil listrik dari PLN melainkan untuk mengalirkan (atau “menjual”) listriknya ke PLN.

3. Pemberian kredit

Program kredit sel surya disertai dengan program feed-in tariff, sehingga waktu pelunasan kredit terbantukan dengan adanya pemasukan dari penjualan listrik dari rumah ke perusaaan listrik.
Metode analisa biaya

Cara yang dilakukan untuk menilai kelayakan finansial pembangunan pabrik sel surya dilakukan dengan menggunakan metode “ discount cash flow “ secara konvensional, yaitu dengan penentuan Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV), dan Payback Period.

Pabrikasi Sel Surya di Indonesia

Asumsi dan kondisi dasar perhitungan

Asumsi dan kondisi dasar perhitungan menyangkut faktor kapasitas produksi, biaya investasi awal, kebutuhan bahan pembantu, kebutuhan tenaga listrik, kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan perbaikan dan perawatan mesin, harga pokok produksi (HPP), dan proyeksi penjualan.

Hasil perhitungan dan analisa biaya

Dari hasil perhitungan biaya diketahui bahwa untuk membangun pabrik sel surya polikristal silikon dengan kapasitas 25 MWp/tahun membutuhkan investasi sebesar Rp.670 miliar.

Perhitungan Profitabilitas Proyek (dalam rupiah)

Hasil analisis biaya dengan semua asumsi yang berlaku menunjukkan: IRR = 17,18%, NPV = 63,037,225,027, Payback Period = 7 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investasi pembangunan pabrik sel surya secara finansial layak dengan mempertimbangkan bahwa berbagai asumsi dan kondisi sewaktu studi ini disusun tidak berubah.

Dengan kapasitas produksi sel surya sebesar 25 MWp/tahun, industri sel surya akan dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri (dengan asumsi penguasaan pasar adalah 50%). Untuk kapasitas produksi ini dibutuhkan pasokan bahan baku (wafer polikristal silikon) minimal 12,016,342 lembar/tahun.