Pakai Listrik Tenaga Surya, Bandara Ini Hemat Rp 15 Juta/Bulan

Bima – Bandara Sultan Muhammad Salahuddin di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), sekarang memiliki pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 200 KWp. Listrik dari PLTS ini mampu memenuhi 20 persen kebutuhan bandara.

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana, bersama Anggota Komisi VII DPR Kurtubi yang berasal dari Dapil NTB pagi ini meninjau PLTS yang akan diresmikan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan tersebut.

Bandara Sultan Muhammad Salahuddin
Bandara Sultan Muhammad Salahuddin

PLTS Bandara Bima yang terdiri dari 80 panel surya dibangun di atas tanah seluas 3.900 m2 milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan dana APBN 2016 sebesar Rp 7 miliar. Pembangunannya memakan waktu sekitar 8 bulan, rampung pada Desember 2016.

“Anggarannya Rp 7 miliar dari APBN 2016. Selesai pertengahan Desember 2016 kemarin. Tanahnya gratis dari Kemenhub. Dibangunnya dalam 8 bulan,” kata Rida Mulyana saat ditemui di Bima, Sabtu (29/4/2017).

Ia menerangkan, penggunaan sinar matahari sebagai sumber energi listrik tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, sehingga ramah lingkungan. Maka pantaslah Bandara Sultan Muhammad Salahuddin disebut sebagai ‘bandara hijau’.

Dengan beroperasinya PLTS sejak awal 2017, Bandara Bima juga bisa menghemat biaya listrik hingga Rp 15 juta per bulan.

“Per bulan penghematannya Rp 15 juta, lumayan signifikan untuk bandara perintis. Jadi green tourism juga,” ucap Rida.

PLTS hanya membantu pemenuhan kebutuhan listrik bandara di siang hari karena tidak dilengkapi dengan baterai untuk penyimpanan daya. Tapi, menurut Rida, itu tidak masalah karena Bandara Bima hanya beroperasi sampai sore hari, tidak ada penerbangan dari dan ke Bima pada malam hari.

Ketika malam tiba, Bandara Bima hanya butuh listrik untuk lampu penerangan saja. “Ini untuk 20 persen kebutuhan listrik bandara. Enggak ada baterainya, jadi untuk siang aja. Bandara enggak operasi malam hari, jadi (PLTS) enggak perlu pakai baterai untuk malam hari,” tukasnya.

Kementerian ESDM yang membangunnya, lalu PLTS menjadi aset Kemenhub. Kemenhub sebagai pengelola Bandara Sultan Muhammad Salahuddin selanjutnya bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan PLTS.

Rida berpesan kepada pengelola bandara merawat dengan baik supaya dana APBN tak terbuang sia-sia. Misalnya dengan membersihkan panel surya secara rutin. “Tolong dibersihkan biar maksimal penyerapan sinar mataharinya,” ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VII DPR, Kurtubi, menyatakan DPR mendukung pengembangan energi baru terbarukan (EBT), termasuk tenaga surya, untuk menekan emisi karbon. Apalagi Indonesia sudah menandatangani kesepakatan COP 21 di Paris tahun 2015.

“Kita sudah tanda tangan Paris Agreement untuk mengurangi emisi. Kita harus kurangi energi fosil, dorong EBT. Salah satunya energi dari surya,” tutupnya.

sumber : detik.com (mca/hns)

Energi Surya dan Pemanfaatannya dalam Kehidupan

Energi Baru Terbarukan (EBT) yang akan senantiasa ada sepanjang kehidupan manusia, salah satunya adalah energi surya (matahari).  Memanfaatkan berlakunya hukum kodrati kekekalan energi, energi surya dapat dirubah menjadi energi listrik yang kemudian bisa dimanfaatkan sesuai keperluan manusia sebagai pengguna. Baik itu untuk kebutuhan memanaskan, mendinginkan, menggerakkan, menerangi, dan sebagainya.

Pada listrik yang berasal dari cahaya matahari dinamakan photovoltaic (photo berarti cahaya, dan voltaic berarti tegangan). Dengan menggunakan bahan semi konduktor— seperti silikon yang banyak digunakan— yang paling tidak terdiri dua lapisan semi kondukstor. Satu bermuatan positif, dan satunya lagi bermuatan negatif. Tenaga matahari menghasilkan sumber energi melalui cahaya dan panasnya.

off grid

Kuatnya aliran listrik tersebut akan ditentukan oleh seberapa kuat kuat cahaya yang mengenai semi konduktor.

Namun sebenarnya pada sistem photovoltaic tak terlalu butuh cahaya matahari yang terang. Saat cuaca mendung pun masih dapat membangkitkan listrik, dengan energi keluar yang sebanding berat jenis awan.

Kalkulator tenaga matahari yang sudah lama dikenal oleh masyarakat merupakan contoh aplikasi sederhana penggunaan sistim photovoltaic. Selain itu lampu penerangan jalan (PJU) di beberapa ruas tol di Pulau Jawa dan juga penyediaan listrik di daerah-daerah di pelosok nusantara yang belum dialiri aliran pembangkit listrik, juga menggunakan sistim sistim photovoltaic ini.

Selain itu kini telah dikembangkan pula beberapa produk yang menggunakan sistim photovoltaic ini, seperti:

  • Kulkas atau pendingin digunakan untuk kepentingan kemanusiaan di daerah – daerah terpencil yang tidak dialiri listrik sebagai contoh membantu penyediaan vaksin
  • Sebagai atap rumah rumah fungsional penghasil dan penyimpan energi listrik yang menggantikan atap rumah konvensional

 

Panas yang dihasilkan itu dipakai untuk menghasilkan tekanan uap panas yang tinggi untuk menjalankan turbin penghasil listrik.

Produk-produk teknologi panas matahari terus dikembangkan. Pada teknologi pengumpul panas matahari yang diaplikasikan di atas atap rumah, selain mampu membuat ruangan di rumah menjadi hangat pada saat musim dingin, juga mampu menyediakan air panas kebutuhan rumah tangga dan menghangatkan kolam renang. Bisa juga untuk membantu kebutuhan proses pemanasan dalam sebuah industri dan memproses air menjadi tawar.

Selain itu sumber panas matahari dapat digunakan untuk menghasilkan dingin dan untuk mengurangi kelembaban udara dengan cara yang sama seperti kulkas atau air conditioner konvensional. Penggunaan dalam skala massif pendingin tenaga matahari oleh penduduk di dunia akan berlangsung di masa depan, seiring dengan suksesnya produk ini didemontrasikan dan tentunya seiring dengan akan terus efisiennya biaya produksi teknologi ini. (red-gdm)

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hari ini melakukan sosialisasi mengenai tiga aturan baru yang dikeluarkan pemerintah akhir Januari 2017, Salah satunya Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Terkait Permen ESDM Nomor 12/2017 mengatur tentang pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan. Pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan berbasis teknologi tinggi, efisiensi sangat variatif, dan sangat tergantung pada tingkat irradiasi atau cuaca setempat. Seperti energi sinar matahari dan angin, dilakukan dengan sistem pelelangan berdasarkan kuota kapasitas.

Jarman menuturkan, pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan lainnya dilakukan dengan mekanisme harga patokan atau pemilihan langsung. “Permen ini juga mengatur bahwa PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan dengan kapasitas sampai 10 MW secara terus menerus,” tutur dia.

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan

Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Seperti dilansir situs resmi ESDM, Ketiga Permen ESDM tersebut diterbitkan untuk mendorong usaha penyediaan tenaga listrik yang lebih efisien. “Permen ini diluncurkan demi mewujudkan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang efisien, adil dan transparan,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan, Jarman.

Melalui Permen ini, Pemerintah juga terus mengupayakan pengembangan listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. “Adanya aturan ini ingin mengedepankan EBT dengan memperhatikan kewajaran harga dan prinsip usaha yang sehat dan memperbaiki kondisi lingkungan,” ujar Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana.

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa Pemerintah akan mengatur pembelian tenaga listrik melalui mekanisme harga patokan atau pemilihan langsung. Lewat Permen ESDM No 10/2017 tentang pokok-pokok perjanjian jual beli tenaga listrik, aturan ini diterangkan agar terdapat kesetaraan risiko aspek komersial antara PLN dan IPP untuk seluruh jenis pembangkit listrik.

Pola kerja sama yang diatur dalam Permen ini menggunakan prinsip Membangun (Build), Memiliki (Own), Mengoperasikan (Operate), dan Mengalihkan (Transfer) (BOOT). Pola ini memastikan bahwa seluruh aset pembangkit menjadi milik negara setelah masa kontrak 30 tahun.

Dalam Permen tersebut juga mengatur adanya insetif dan pinalti. Jika terjadi percepatan Commercial of Date (COD) karena diminta PLN, maka IPP berhak mendapat insentif. Bentuk insentif ditentukan secara Business to Business. Sedangkan, dalam hal keterlambatan usaha COD, Badan Usaha dikenakan pinalti yang besarnya senilai biaya pembangkitan oleh PT PLN untuk mengganti daya yang dibangkitkan akibat keterlambatan pelaksanaan COD.

PLN wajib membeli energi listrik sesuai kontrak (take or pay). Sementara itu, IPP wajib menyediakan energi sesuai kontrak (deliver or pay). IPP atau PLN wajib membayar pinalti apabila IPP tidak dapat mengirimkan atau menyerap listrik sesuai kontrak. Besarnya pinalti proporsional sesuai komponen investasi. (SN)

Kajian Investasi Pabrikasi Sel Surya di Indonesia

Keekonomian pabrikasi sel surya di Indonesia dilakukan dengan memperhitungkan faktor ketersediaan pasokan wafer silikon sebagai bahan baku utama, kapasitas produksi optimum, potensi pasar, faktor biaya, serta dampak dan manfaat yang dapat dihasilkan dari proyek pembangunan pabrik sel surya.

Contoh skema insentif untuk membangun pasar dalam negeri Kajian Investasi Pabrikasi Sel Surya di Indonesia :

1. Subsidi

Subsidi dapat diberikan langsung kepada produsen sel surya atau pembuat perangkat pendukung Balance of System (BOS) agar harga sel surya beserta BOS dapat terjangkau oleh masyarakat.

Penerapan subsidi akan lebih efektif jika di Indonesia terdapat industri sel surya, baik pembuatan, perakitan, maupun industri BOS.
Untuk rural electrification, pemerintah dapat memberikan subsidi bagi daerah atau desa yang menerima bantuan sel surya dengan hanya membebani masyarakat pedesaan dengan tariff listrik yang jauh di bawah normal (jangan gratis)

2. Feed-in tariff

Feed-in tariff ialah harga yang dibayarkan oleh perusahaan listrik negara ketika membeli listrik dari pembangkit listrik jenis energi terbarukan dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Feed-in tariff ini merupakan insentif lain yang bertujuan untuk meningkatkan pemakaian listrik yang bersumber dari energi terbarukan, salah satunya sel surya.

Adanya infrastruktur yang memungkinkan masyarakat pengguna sel surya untuk menjualnya ke perusahaan listrik semisal PLN. Rumah dengan konsep BIPV diberikan koneksi ke jaringan listrik setempat, bukan untuk mengambil listrik dari PLN melainkan untuk mengalirkan (atau “menjual”) listriknya ke PLN.

3. Pemberian kredit

Program kredit sel surya disertai dengan program feed-in tariff, sehingga waktu pelunasan kredit terbantukan dengan adanya pemasukan dari penjualan listrik dari rumah ke perusaaan listrik.
Metode analisa biaya

Cara yang dilakukan untuk menilai kelayakan finansial pembangunan pabrik sel surya dilakukan dengan menggunakan metode “ discount cash flow “ secara konvensional, yaitu dengan penentuan Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV), dan Payback Period.

Pabrikasi Sel Surya di Indonesia

Asumsi dan kondisi dasar perhitungan

Asumsi dan kondisi dasar perhitungan menyangkut faktor kapasitas produksi, biaya investasi awal, kebutuhan bahan pembantu, kebutuhan tenaga listrik, kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan perbaikan dan perawatan mesin, harga pokok produksi (HPP), dan proyeksi penjualan.

Hasil perhitungan dan analisa biaya

Dari hasil perhitungan biaya diketahui bahwa untuk membangun pabrik sel surya polikristal silikon dengan kapasitas 25 MWp/tahun membutuhkan investasi sebesar Rp.670 miliar.

Perhitungan Profitabilitas Proyek (dalam rupiah)

Hasil analisis biaya dengan semua asumsi yang berlaku menunjukkan: IRR = 17,18%, NPV = 63,037,225,027, Payback Period = 7 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investasi pembangunan pabrik sel surya secara finansial layak dengan mempertimbangkan bahwa berbagai asumsi dan kondisi sewaktu studi ini disusun tidak berubah.

Dengan kapasitas produksi sel surya sebesar 25 MWp/tahun, industri sel surya akan dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri (dengan asumsi penguasaan pasar adalah 50%). Untuk kapasitas produksi ini dibutuhkan pasokan bahan baku (wafer polikristal silikon) minimal 12,016,342 lembar/tahun.

Sebanyak 2500 Desa Akan Dipasang Panel Surya

PLTS Terpusat

Dalam rangka pemerataan pemenuhan kebutuhan listrik bagi seluruh rakyat di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) fokus pada pembangunan ketenagalistrikan pada desa yang belum terlistriki atau masih gelap gulita.

Terdapat 2.500 desa yang listriknya belum masuk sama sekali, fokus ke 2.500 desa yang tidak ada listrik sama sekali. Pemerataan itu penting,” tegas Menteri ESDM, Ignasius Jonan pada Diskusi Akhir Tahun Ketenagalistrikan.

Untuk mewujudkan peningkatan rasio elektrifikasi di desa tersebut, Jonan telah meluncurkan Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Skala Kecil.

Sebagaimana diketahui, untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional dan mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW.

Hingga saat ini kemajuan dari program tersebut adalah: tahap perencanaan mencapai 7.654 MW, tahap pengadaan 10.331 MW, tahap kontrak yang belum konstruksi 7.641 MW, tahap kontrak konstruksi 9.512 MW, dan tahap COD/SLO 339 MW.

Desa Bakal Dipasang Panel Surya

Sebanyak 2500 Desa Akan Dipasang Panel Surya

Pemerintah telah mencabut subsidi listrik untuk sebagai pelanggan golongan 900 volt ampere (VA). Pencabutan subsidi ini khususnya untuk masyarakat kategori rumah tangga mampu. Menteri koordinator bidang kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ‎nantinya anggaran subsidi tersebut akan dialihkan untuk pemasangan solar panel di tempat terpencil yang belum dijangkau listrik.

Dia menjelaskan, pemerintah akan memberikan panel surya pada 2.500 desa terpencil dan terluar. Nantinya setiap dua rumah tangga akan mendapatkan satu panel surya yang bisa digunakan bersama-sama.

Luhut menyatakan, Peraturan Presiden (Perpres) terkait program tersebut tengah diproses. Program pemasangan panel surya ini diharapkan akan membantu target tambahan daya listrik sebesar 20 ribu megawat (MW) pada 2019. Target 20 ribu megawat sedang kita kejar sampai dengan tahun 2019, agar kita bisa mencapai target rasio elektrifikasi yang 98,5 % pada tahun 2025.

Guna mendorong pencapaian target tersebut, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan penting di sektor ESDM yang mendukung paket kebijakan ekonomi, khususnya di subsektor ketenagalistrikan.

Sumber : Liputan6.com

Membangun Industri Solar Panel di Indonesia

Jakarta – Perkembanggan teknologi dan kebutuhan tenaga surya sebagai sumber energi alternatif di Indonesia sudah mencapai pada tahap industrialis. Kebutuhan yang meningkat akan panel surya serta implementasi dari rencana kerja pemerintah Indonesia akan kebutuhan 35.000 MW energi. Untuk memenuhi kebutuhan energi nasional di tahun 2025, menumbuhkan banyak sekali para investor untuk berinvestasi membangun industri solar panel.

Industri Solar Panel terbagi dalam beberapa sektor industri antara lain :

Peleburan dan pembuatan wafer silicon

Kalau negara kita mengklaim memiliki kekayaan alam pasir silika yang dapat diolah menjadi silikon. Maka ini perlu dibuktikan dengan memproduksi sendiri silikon yang diperlukan.

Negara kita cukup mampu dalam mengolah bijih-bijih logam dan mustinya mampu pula mengolah pasir silika menjadi bijih silikon.

Namun, jika kemampuan finansial maupun teknik bangsa kita masih kalah jauh. Untuk pembuatan wafer silikon monokristal untuk semikonduktor,  dengan negara yang sudah maju. Maka cukuplah membidik pangsa pasar wafer silikon polikristal untuk sel surya yang level pembuatannya relatif lebih mudah dilakukan.

Import mesin mesin pembuatan solar panel

Kebutuhan akan industri solar panel di Indonesia yang semakin meningkat seiring akan kebutuhan panel surya membuka peluang usaha importir mesin mesin industri buat kebutuhan solar panel dari mesin cetak (laminating), mesin framing, mesin cetak aluminium, mesin solar cell ,mesin kabel dan soket ,dan kebutuhan mesin lainnya.

Kebijakan akan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk sektor industri yang menyangkut negara membuat impor -impor mesin semakin meningkat dengan memaksimalkan lokal konten untuk pemenuhan hasil produk.

Industri Perakitan

Kesulitan pembuatan solar cell dengan investasi yang besar membuat para investor beralih dengan pembuatan industri menengah yaitu merubah sel surya menjadi solar panel. Hal ini dirasa sangat mudah oleh para industrialis dengan investasi yang tidak terlalu mahal.

Karena pada dasarnya industri ini hanyalah menggabungkan komponen komponen yang sudah jadi menjadi barang jadi solar panel. Kegiatan ini tidaklah memerlukan industri peleburan, pembuatan wafer, pembuatan cell, pembuatan kabel tetapi hanya melakukan perakitan atau assembly.

Membangun Industri Solar Panel di Indonesia

Pembuatan komponen pelengkap sel surya

Komponen pelengkap sel surya menjadi energi listrik sangatlah beragam karena sel surya tanpa pelengkap komponen komponen lain maka tidaklah jalan. Maka peluang peluang industri yang tumbuh maupun yang sudah ada bias sinergi dalam memenuhi kebutuhan yang ada.

Industri penyangga solar panel, industri kabel ,industri inverter controller, industri baterai, industri lampu LED dan industri elektronik dan kebutuhan listrik lainnya menjadi tumbuh berkembang bersama.

Peran serta distributor yang menjual solar panel sistem set sangat lah dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kontraktor maupun masyarakat yang awam akan hal ini.