Program Kementrian ESDM Lampu Tenaga Surya Hemat Energi LTSHE

LTSHE

Presiden Joko Widodo, Rabu (12/4),  telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik.

Perpres itu dikeluarkan dengan pertimbangan perlunya   percepatan untuk mendapatkan akses listrik melalui penyediaan lampu tenaga surya hemat energi.

“Penyediaan LTSHE ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar melalui percepatan Penyediaan LTSHE,” bunyi Pasal 2 Perpres ini.

Penyediaan LTSHE , menurut Perpres ini, dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui pemberian LTSHE secara gratis kepada Penerima LTSHE, dan hanya dilakukan 1 kali untuk setiap Penerima LTSHE.

LTSHE
Program LTSHE

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)   bertanggung jawab atas pelaksanaan Penyediaan LTSHE.

Dalam rangka pelaksanaan Penyediaan LTSHE itu, Menteri ESDM  melakukan perencanaan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan  pengadaan Badan Usaha pelaksana Penyediaan LTSHE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Badan Usaha sebagai calon pelaksana Penyediaan LTSHE, menurut Perpres ini,  paling kurang memenuhi persyaratan:

1. Memiliki sarana dan fasilitas produksi LTSHE di dalam negeri

2. Mempunyai produk LTSHE yang telah digunakan di dalam dan luar negeri;  menyediakan layanan purna jual paling kurang 3  tahun dan

3. Menyediakan jaminan ketersediaan suku cadang LTSHE.

“Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Penyediaan LTSHE bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemasangan, dan pemeliharaan LTSHE. Sesuai dengan perjanjian kerja dengan Menteri atau pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri,” bunyi Pasal 6 ayat (2) Perpres ini, seperti dikutip laman Sekretariat Kabinet.

“Penerima LTSHE wajib memelihara dan merawat LTSHE sesuai tujuan Penyediaan LTSHE sebagaimana dimaksud, dan dilarang memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain sesuai perjanjian penyerahan LTSHE dengan Menteri atau pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri,” bunyi Pasal 8. .

Perpres ini menugaskan kepada Menteri ESDM untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan Penyediaan LTSHE kepada Presiden setiap 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Adapun pendanaan Penyediaan LTSHE, menurut Perpres ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 13 April 2017 itu.

(rud)

Sumber : http://mindcommonline.com/

Pakai Listrik Tenaga Surya, Bandara Ini Hemat Rp 15 Juta/Bulan

Bima – Bandara Sultan Muhammad Salahuddin di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), sekarang memiliki pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 200 KWp. Listrik dari PLTS ini mampu memenuhi 20 persen kebutuhan bandara.

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana, bersama Anggota Komisi VII DPR Kurtubi yang berasal dari Dapil NTB pagi ini meninjau PLTS yang akan diresmikan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan tersebut.

Bandara Sultan Muhammad Salahuddin
Bandara Sultan Muhammad Salahuddin

PLTS Bandara Bima yang terdiri dari 80 panel surya dibangun di atas tanah seluas 3.900 m2 milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan dana APBN 2016 sebesar Rp 7 miliar. Pembangunannya memakan waktu sekitar 8 bulan, rampung pada Desember 2016.

“Anggarannya Rp 7 miliar dari APBN 2016. Selesai pertengahan Desember 2016 kemarin. Tanahnya gratis dari Kemenhub. Dibangunnya dalam 8 bulan,” kata Rida Mulyana saat ditemui di Bima, Sabtu (29/4/2017).

Ia menerangkan, penggunaan sinar matahari sebagai sumber energi listrik tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, sehingga ramah lingkungan. Maka pantaslah Bandara Sultan Muhammad Salahuddin disebut sebagai ‘bandara hijau’.

Dengan beroperasinya PLTS sejak awal 2017, Bandara Bima juga bisa menghemat biaya listrik hingga Rp 15 juta per bulan.

“Per bulan penghematannya Rp 15 juta, lumayan signifikan untuk bandara perintis. Jadi green tourism juga,” ucap Rida.

PLTS hanya membantu pemenuhan kebutuhan listrik bandara di siang hari karena tidak dilengkapi dengan baterai untuk penyimpanan daya. Tapi, menurut Rida, itu tidak masalah karena Bandara Bima hanya beroperasi sampai sore hari, tidak ada penerbangan dari dan ke Bima pada malam hari.

Ketika malam tiba, Bandara Bima hanya butuh listrik untuk lampu penerangan saja. “Ini untuk 20 persen kebutuhan listrik bandara. Enggak ada baterainya, jadi untuk siang aja. Bandara enggak operasi malam hari, jadi (PLTS) enggak perlu pakai baterai untuk malam hari,” tukasnya.

Kementerian ESDM yang membangunnya, lalu PLTS menjadi aset Kemenhub. Kemenhub sebagai pengelola Bandara Sultan Muhammad Salahuddin selanjutnya bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan PLTS.

Rida berpesan kepada pengelola bandara merawat dengan baik supaya dana APBN tak terbuang sia-sia. Misalnya dengan membersihkan panel surya secara rutin. “Tolong dibersihkan biar maksimal penyerapan sinar mataharinya,” ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VII DPR, Kurtubi, menyatakan DPR mendukung pengembangan energi baru terbarukan (EBT), termasuk tenaga surya, untuk menekan emisi karbon. Apalagi Indonesia sudah menandatangani kesepakatan COP 21 di Paris tahun 2015.

“Kita sudah tanda tangan Paris Agreement untuk mengurangi emisi. Kita harus kurangi energi fosil, dorong EBT. Salah satunya energi dari surya,” tutupnya.

sumber : detik.com (mca/hns)

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hari ini melakukan sosialisasi mengenai tiga aturan baru yang dikeluarkan pemerintah akhir Januari 2017, Salah satunya Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Terkait Permen ESDM Nomor 12/2017 mengatur tentang pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan. Pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan berbasis teknologi tinggi, efisiensi sangat variatif, dan sangat tergantung pada tingkat irradiasi atau cuaca setempat. Seperti energi sinar matahari dan angin, dilakukan dengan sistem pelelangan berdasarkan kuota kapasitas.

Jarman menuturkan, pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan lainnya dilakukan dengan mekanisme harga patokan atau pemilihan langsung. “Permen ini juga mengatur bahwa PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan dengan kapasitas sampai 10 MW secara terus menerus,” tutur dia.

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan

Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Seperti dilansir situs resmi ESDM, Ketiga Permen ESDM tersebut diterbitkan untuk mendorong usaha penyediaan tenaga listrik yang lebih efisien. “Permen ini diluncurkan demi mewujudkan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang efisien, adil dan transparan,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan, Jarman.

Melalui Permen ini, Pemerintah juga terus mengupayakan pengembangan listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. “Adanya aturan ini ingin mengedepankan EBT dengan memperhatikan kewajaran harga dan prinsip usaha yang sehat dan memperbaiki kondisi lingkungan,” ujar Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana.

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa Pemerintah akan mengatur pembelian tenaga listrik melalui mekanisme harga patokan atau pemilihan langsung. Lewat Permen ESDM No 10/2017 tentang pokok-pokok perjanjian jual beli tenaga listrik, aturan ini diterangkan agar terdapat kesetaraan risiko aspek komersial antara PLN dan IPP untuk seluruh jenis pembangkit listrik.

Pola kerja sama yang diatur dalam Permen ini menggunakan prinsip Membangun (Build), Memiliki (Own), Mengoperasikan (Operate), dan Mengalihkan (Transfer) (BOOT). Pola ini memastikan bahwa seluruh aset pembangkit menjadi milik negara setelah masa kontrak 30 tahun.

Dalam Permen tersebut juga mengatur adanya insetif dan pinalti. Jika terjadi percepatan Commercial of Date (COD) karena diminta PLN, maka IPP berhak mendapat insentif. Bentuk insentif ditentukan secara Business to Business. Sedangkan, dalam hal keterlambatan usaha COD, Badan Usaha dikenakan pinalti yang besarnya senilai biaya pembangkitan oleh PT PLN untuk mengganti daya yang dibangkitkan akibat keterlambatan pelaksanaan COD.

PLN wajib membeli energi listrik sesuai kontrak (take or pay). Sementara itu, IPP wajib menyediakan energi sesuai kontrak (deliver or pay). IPP atau PLN wajib membayar pinalti apabila IPP tidak dapat mengirimkan atau menyerap listrik sesuai kontrak. Besarnya pinalti proporsional sesuai komponen investasi. (SN)

Kajian Investasi Pabrikasi Sel Surya di Indonesia

Keekonomian pabrikasi sel surya di Indonesia dilakukan dengan memperhitungkan faktor ketersediaan pasokan wafer silikon sebagai bahan baku utama, kapasitas produksi optimum, potensi pasar, faktor biaya, serta dampak dan manfaat yang dapat dihasilkan dari proyek pembangunan pabrik sel surya.

Contoh skema insentif untuk membangun pasar dalam negeri Kajian Investasi Pabrikasi Sel Surya di Indonesia :

1. Subsidi

Subsidi dapat diberikan langsung kepada produsen sel surya atau pembuat perangkat pendukung Balance of System (BOS) agar harga sel surya beserta BOS dapat terjangkau oleh masyarakat.

Penerapan subsidi akan lebih efektif jika di Indonesia terdapat industri sel surya, baik pembuatan, perakitan, maupun industri BOS.
Untuk rural electrification, pemerintah dapat memberikan subsidi bagi daerah atau desa yang menerima bantuan sel surya dengan hanya membebani masyarakat pedesaan dengan tariff listrik yang jauh di bawah normal (jangan gratis)

2. Feed-in tariff

Feed-in tariff ialah harga yang dibayarkan oleh perusahaan listrik negara ketika membeli listrik dari pembangkit listrik jenis energi terbarukan dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Feed-in tariff ini merupakan insentif lain yang bertujuan untuk meningkatkan pemakaian listrik yang bersumber dari energi terbarukan, salah satunya sel surya.

Adanya infrastruktur yang memungkinkan masyarakat pengguna sel surya untuk menjualnya ke perusahaan listrik semisal PLN. Rumah dengan konsep BIPV diberikan koneksi ke jaringan listrik setempat, bukan untuk mengambil listrik dari PLN melainkan untuk mengalirkan (atau “menjual”) listriknya ke PLN.

3. Pemberian kredit

Program kredit sel surya disertai dengan program feed-in tariff, sehingga waktu pelunasan kredit terbantukan dengan adanya pemasukan dari penjualan listrik dari rumah ke perusaaan listrik.
Metode analisa biaya

Cara yang dilakukan untuk menilai kelayakan finansial pembangunan pabrik sel surya dilakukan dengan menggunakan metode “ discount cash flow “ secara konvensional, yaitu dengan penentuan Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV), dan Payback Period.

Pabrikasi Sel Surya di Indonesia

Asumsi dan kondisi dasar perhitungan

Asumsi dan kondisi dasar perhitungan menyangkut faktor kapasitas produksi, biaya investasi awal, kebutuhan bahan pembantu, kebutuhan tenaga listrik, kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan perbaikan dan perawatan mesin, harga pokok produksi (HPP), dan proyeksi penjualan.

Hasil perhitungan dan analisa biaya

Dari hasil perhitungan biaya diketahui bahwa untuk membangun pabrik sel surya polikristal silikon dengan kapasitas 25 MWp/tahun membutuhkan investasi sebesar Rp.670 miliar.

Perhitungan Profitabilitas Proyek (dalam rupiah)

Hasil analisis biaya dengan semua asumsi yang berlaku menunjukkan: IRR = 17,18%, NPV = 63,037,225,027, Payback Period = 7 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investasi pembangunan pabrik sel surya secara finansial layak dengan mempertimbangkan bahwa berbagai asumsi dan kondisi sewaktu studi ini disusun tidak berubah.

Dengan kapasitas produksi sel surya sebesar 25 MWp/tahun, industri sel surya akan dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri (dengan asumsi penguasaan pasar adalah 50%). Untuk kapasitas produksi ini dibutuhkan pasokan bahan baku (wafer polikristal silikon) minimal 12,016,342 lembar/tahun.

Matahari Untuk PLTS di Indonesia

Matahari Untuk PLTS di Indonesia

Matahari Untuk PLTS di Indonesia – Pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi alternatif untuk mengatasi krisis energi, khususnya minyak bumi, yang terjadi sejak tahun 1970-an mendapat perhatian yang cukup besar dari banyak negara di dunia. Di samping jumlahnya yang tidak terbatas, pemanfaatannya juga tidak menimbulkan polusi yang dapat merusak lingkungan. Cahaya atau sinar matahari dapat dikonversi menjadi listrik dengan menggunakan teknologi sel surya atau fotovoltaik.

Sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)

Komponen utama sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan menggunakan teknologi fotovoltaik adalah sel surya. Saat ini terdapat banyak teknologi pembuatan sel surya. Sel surya konvensional yang sudah komersil saat ini menggunakan teknologi wafer silikon kristalin yang proses produksinya cukup kompleks dan mahal.

Secara umum, pembuatan sel surya konvensional diawali dengan proses pemurnian silika untuk menghasilkan silika solar grade (ingot), dilanjutkan dengan pemotongan silika menjadi wafer silika. Selanjutnya wafer silika diproses menjadi sel surya, kemudian sel-sel surya disusun membentuk modul surya. Tahap terakhir adalah mengintegrasi modul surya dengan BOS (Balance of System) menjadi sistem PLTS. BOS adalah komponen pendukung yang digunakan dalam sistem PLTS seperti inverter, batere, sistem kontrol, dan lain-lain.

Matahari Untuk PLTS di Indonesia

Saat ini pengembangan PLTS di Indonesia telah mempunyai basis yang cukup kuat dari aspek kebijakan. Namun pada tahap implementasi, potensi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Secara teknologi, industri photovoltaic (PV) di Indonesia baru mampu melakukan pada tahap hilir, yaitu memproduksi modul surya dan mengintegrasikannya menjadi PLTS, sementara sel suryanya masih impor.

Padahal sel surya adalah komponen utama dan yang paling mahal dalam sistem PLTS. Harga yang masih tinggi menjadi isu penting dalam perkembangan industri sel surya. Berbagai teknologi pembuatan sel surya terus diteliti dan dikembangkan dalam rangka upaya penurunan harga produksi sel surya agar mampu bersaing dengan sumber energi lain.

Matahari Untuk PLTS di Indonesia

Mengingat ratio elektrifikasi di Indonesia baru mencapai 55-60 % dan hampir seluruh daerah yang belum dialiri listrik adalah daerah pedesaan yang jauh dari pusat pembangkit listrik, maka PLTS yang dapat dibangun hampir di semua lokasi merupakan alternatif sangat tepat untuk dikembangkan.

Dalam kurun waktu tahun 2005-2025, pemerintah telah merencanakan menyediakan 1 juta Solar Home System berkapasitas 50 Wp untuk masyarakat berpendapatan rendah serta 346,5 MWp PLTS hibrid untuk daerah terpencil. Hingga tahun 2025 pemerintah merencanakan akan ada sekitar 0,87 GW kapasitas PLTS terpasang.

Dengan asumsi penguasaan pasar hingga 50%, pasar energi surya di Indonesia sudah cukup besar untuk menyerap keluaran dari suatu pabrik sel surya berkapasitas hingga 25 MWp per tahun. Hal ini tentu merupakan peluang besar bagi industri lokal untuk mengembangkan bisnisnya ke pabrikasi sel surya.

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)

Sejarah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tidak terlepas dari penemuan teknologi sel surya berbasis silikon pada tahun 1941. Ketika itu Russell Ohl dari Bell Laboratory mengamati silikon polikristalin akan membentuk buit in junction, karena adanya efek segregasi pengotor yang terdapat pada leburan silikon.

Jika berkas foton mengenai salah satu sisi junction, maka akan terbentuk beda potensial di antara junction, dimana elektron dapat mengalir bebas. Sejak itu penelitian untuk meningkatkan efisiensi konversi energi foton menjadi energi listrik semakin intensif dilakukan. Berbagai tipe sel surya dengan beraneka bahan dan konfigurasi geometri pun berhasil dibuat.

 Prinsip Kerja Sel Surya pada pembangkit listrik tenaga surya

Sel surya adalah dioda semikonduktor yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik dan merupakan komponen utama dalam sistem PLTS.

pembangkit listrik tenaga surya

Selain terdiri atas modul-modul sel surya, komponen lain dalam sistem PLTS adalah Balance of System (BOS) berupa inverter dan kontroller. PLTS sering dilengkapi dengan batere sebagai penyimpan daya, sehingga PLTS dapat tetap memasok daya listrik ketika tidak ada cahaya matahari.

Pembangkitan energi listrik pada sel surya terjadi berdasarkan efek fotolistrik, atau disebut juga efek fotovoltaik, yaitu efek yang terjadi akibat foton dengan panjang gelombang tertentu yang jika energinya lebih besar daripada energi ambang semikonduktor, maka akan diserap oleh elektron sehingga elektron berpindah dari pita valensi (N) menuju pita konduksi (P) dan meninggalkan hole pada pita valensi, selanjutnya dua buah muatan, yaitu pasangan elektron-hole, dibangkitkan. Aliran elektron-hole yang terjadi apabila dihubungkan ke beban listrik melalui penghantar akan menghasilkan arus listrik.

Tipe Sel Surya pada pembangkit listrik tenaga surya

Ditinjau dari konsep struktur kristal bahannya, terdapat tiga tipe utama sel surya, yaitu sel surya berbahan dasar monokristalin, poli (multi) kristalin, dan amorf. Ketiga tipe ini telah dikembangkan dengan berbagai macam variasi bahan, misalnya silikon, CIGS, dan CdTe.

Berdasakan kronologis perkembangannya, sel surya dibedakan menjadi sel surya generasi pertama, kedua, dan ketiga. Generasi pertama dicirikan dengan pemanfaatan wafer silikon sebagai struktur dasar sel surya; generasi kedua memanfaatkan teknologi deposisi bahan untuk menghasilkan lapisan tipis (thin film) yang dapat berperilaku sebagai sel surya; dan generasi ketiga dicirikan oleh pemanfaatan teknologi bandgap engineering untuk menghasilkan sel surya berefisiensi tinggi dengan konsep tandem atau multiple stackes.

Kebanyakan sel surya yang diproduksi adalah sel surya generasi pertama, yakni sekitar 90% (2008). Di masa depan, generasi kedua akan makin populer, dan kelak akan mendapatkan pangsa pasar yang makin besar. European Photovoltaic Industry Association (EPIA) memperkirakan pangsa pasar thin film akan mencapai 20% pada tahun 2010. Sel surya generasi ketiga hingga saat ini masih dalam tahap riset dan pengembangan, belum mampu bersaing dalam skala komersial.

Biaya pemasangan panel surya sebagai pembangkit listrik kian terjangkau

Peluang Investasi Listrik Tenaga Surya US$ 57,5 M

Biaya pemasangan panel surya sebagai pembangkit listrik kian terjangkau – Tren gaya hidup ramah lingkungan kini tidak hanya di adaptasi oleh para pemerhati lingkungan. Masyarakat umum kini mulai terbuka untuk meminimalisir dampak dari pemanasan global.

Hal ini mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam rumah. Salah satu yang menarik untuk disorot adalah pemasangan panel surya untuk tenaga listrik menggantikan tenaga batu bara (PLN).

Sebagai negara tropis yang kaya akan cahaya matahari, Indonesia mestinya bisa memanfaatkan energi alam yang satu ini. Anda memang perlu hitung-hitungan yang rinci apakah tenaga surya panel ini bisa lebih irit dibanding menggunakan listrik PLN.

Biaya pemasangan panel surya sebagai pembangkit listrik kian terjangkau

Biaya pemasangan panel surya sebagai pembangkit listrik kian terjangkau

Namun melihat biaya pengembangan energi sinar matahari yang lebih murah dan manfaat investasi energi di masa depan, mengapa tidak mulai mencobanya?

Saat ini, pemasangan surya panel terbilang irit karena tidak membutuhkan lahan yang terlalu luas untuk memproduksi listrik. Umumnya, satu rumah dapat menyerap asupan energi panas matahari dengan panel surya berukutan kurang dari 10 meter persegi.

Panel tersebut diinstal pada atap rumah yang kemudian disimpan dalam aki. Nantinya tenaga yang tersimpan di aki ini akan digunakan untuk menyalakan alat elektronik seperti lampu dan lain sebagainya. Saat ini juga ada solar cell roof top berukuran 1 meter persegi yang dapat menghasilkan listrik sekitar 100 Watt setiap hari‎. Harganya dibanderol mulai dari Rp 2 juta.

Seiring perkembangan teknologi, biaya pemasangan panel surya sebagai pembangkit listrik kian terjangkau. Beberapa perusahaan penyedia panel surya bahkan ada yang menawarkan promo biaya pemasangan panel surya secara gratis, seperti yang disediakan Global Energy.

Tidak ada lokasi khusus untuk syarat pemasangan panel surya. Yang penting atap rumah tidak tertutup oleh pohon dan cukup gedung tinggi. Karena itu akan berpengaruh kepada penyerapan cahaya matahari.

Diharapkan, panel surya bisa menjadi solusi hemat energi bagi rumah-rumah di Indonesia, termasuk rumah murah, agar pengeluaran penghuninya untuk energi listrik bisa semakin ditekan.

Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil Tahun 2017

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil Tahun 2017.

Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Skala Kecil adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan energi terbarukan yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pada tahun 2017 terdapat 24 Provinsi mendapatkan alokasi DAK dengan total Rp. 502.301.000.000 yaitu:

  1. Provinsi Aceh
  2. Provinsi Sumatera Barat
  3. Provinsi Riau
  4. Provinsi Jambi
  5. Provinsi Lampung
  6. Provinsi Jawa Tengah
  7. Provinsi D.I. Yogyakarta
  8. Provinsi Kalimantan Barat
  9. Provinsi Kalimantan Tengah
  10. Provinsi Kalimantan Selatan
  11. Provinsi Kalimantan Timur
  12. Provinsi Sulawesi Tengah
  13. Provinsi Sulawesi Selatan
  14. Provinsi Sulawesi Tenggara
  15. Provinsi Bali
  16. Provinsi Nusa Tenggara Barat
  17. Provinsi Nusa Tenggara Timur
  18. Provinsi Papua
  19. Provinsi Maluku Utara
  20. Provinsi Bangka Belitung
  21. Provinsi Gorontalo
  22. Provinsi Kepulauan Riau
  23. Provinsi Sulawesi Barat
  24. Provinsi Kalimantan Utara

Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil Tahun 2017 dapat diunduh dibawah ini.