Pedoman Kebijakan Energi Nasional

Pedoman ke arah pengelolaan energi nasional hingga tahun 2050 dalam rangka mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi dengan tujuan mendukung pembangunan nasional berkelanjutan telah digariskan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Kemandirian Energi sebagaimana dimaksud oleh PP No.79 Tahun 2014 itu adalah terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri. Sedangkan ketahanan Energi diartikan sebagai suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Untuk pencapaian ke arah tujuan tersebut kemandirian energi dan ketahanan energi tersebut, PP No.79 Tahun 2014 mendorong beroperasinya sebuah paradigma berpikir bahwa sumber energi bukanlah sekedar komoditas ekspor, melainkan sebagai sesuatu yang amat vital, yakni modal pembangunan nasional. Kemudian, kemandirian dalam hal pengelolaan energi pun harus benar-benar terwujud, sambil terus memastikan ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi di dalam negeri.

Selain itu, PP No.79 Tahun 2014 itu pun mendorong sumber daya energi harus dikelola secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan, melalui pemanfaatan energi secara efisien di semua sektor. Harus pula dipastikan keadilan dan pemerataan akses masyarakat terhadap energi tersebut.

Sambil terus-menerus dikembangan kemampuan teknologi, industri energi, dan jasa energi dalam negeri agar mandiri, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang energi dan terciptanya lapangan kerja. Dan yang juga paling penting dari seluruh upaya itu adalah terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pedoman Kebijakan Energi Nasional, PLTS
Pedoman Kebijakan Energi Nasional

Bagaimanapun target-target penyediaan dan pemanfaatan energi, baik itu energi primer maupun energi final, hingga tahun 2050 nanti, harus benar-benar digenjot semaksimal mungkin ke arah pencapaiannya. Sebagaimana diketahui, target-target itu sebagaimana tertuang dalam PP No 79 Tahun 2014 meliputi:

– Pada tahun 2025 terpenuhi penyediaan energi primer sebesar sekitar 400 MTOE (empat ratus million tonnes of oil equivalent), dan pada tahun 2050 sekitar 1.000 MTOE (seribu million tonnes of oil equivalent).

– Pada tahun 2025 tercapainya pemanfaatan energi primer per kapita sekitar 1,4 TOE (satu koma empat tonnes of oil equivalent), dan pada tahun 2050 sekitar 3,2 TOE (tiga koma dua tonnes of oil equivalent).

– Pada tahun 2015 terpenuhinya penyediaan kapasitas pembangkit listrik sekitar 115 GW (seratus lima belas giga watt), dan pada tahun 2050 sekitar 430 GW (empat ratus tiga puluh giga watt); dan

– Pada tahun 2025 tercapainya pemanfaatan listrik per kapita sekitar 2.500 KWh (dua ribu lima ratus kilo watt hours); dan pada tahun 2050 sekitar 7.000 KWh (tujuh ribu kilo watt hours).

Untuk memenuhi pencapaian target-target di atas maka harus ditopang pula oleh pencapaian sasaran kebijakan energi nasional, diantaranya:

  1. Terwujudnya paradigma baru bahwa “sumber energi merupakan modal pembangunan nasional”.
  2. Tercapainya elastisitas energi (perbandingan antara laju pertumbuhan kebutuhan energi terhadap laju pertumbuhan ekonomi) lebih kecil dari satu pada tahun 2025 yang diselaraskan dengan target pertumbuhan ekonomi.
  3. Tercapainya penurunan intensitas energi (jumlah total konsumsi energi per unit produk domestik bruto) final sebesar 1% per tahun sampai dengan tahun 2025.
  4. Tercapainya rasio elektrifikasi (perbandingan jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tangga total) sebesar 85% (delapan puluh lima persen) pada tahun 2015 dan mendekati sebesar 100% (seratus persen) pada tahun 2020.
  5. Tercapainya rasio penggunaan gas rumah tangga pada tahun 2015 sebesar 85% (delapan puluh lima persen).
  6. Tercapainya bauran energi primer (energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut) yang optimal, dimana:

–    Pada tahun 2025, peran energi baru dan energi terbarukan paling sedikit 23% dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% sepanjang keekonomiannya terpenuhi.

–    Pada tahun 2025, peran minyak bumi kurang dari 25% dan pada tahun 2050 menjadi kurang  20%.

–    Pada tahun 2025, peran batubara minimal 30% (tiga puluh persen), dan pada tahun 2050 minimal 25% (dua puluh lima persen).

–    Pada tahun 2025, peran gas bumi minimal 22% dan pada tahun 2050  minimal 24%.

Pedoman Kebijakan Energi Nasional

Lantas apakah tujuan, target-target, dan sasaran-sasaran dari kebijakan energi nasional tersebut akan tercapai?

Tentu saja semua itu berpulang pada komitmen kuat pemerintah untuk melaksanakan dan mewujudkannya. Dan para anggota legislatif serta seluruh rakyat Indonesia untuk mengawasinya dengan seksama! (red-gdm)

 

 

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hari ini melakukan sosialisasi mengenai tiga aturan baru yang dikeluarkan pemerintah akhir Januari 2017, Salah satunya Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Terkait Permen ESDM Nomor 12/2017 mengatur tentang pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan. Pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan berbasis teknologi tinggi, efisiensi sangat variatif, dan sangat tergantung pada tingkat irradiasi atau cuaca setempat. Seperti energi sinar matahari dan angin, dilakukan dengan sistem pelelangan berdasarkan kuota kapasitas.

Jarman menuturkan, pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan lainnya dilakukan dengan mekanisme harga patokan atau pemilihan langsung. “Permen ini juga mengatur bahwa PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan dengan kapasitas sampai 10 MW secara terus menerus,” tutur dia.

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan

Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Seperti dilansir situs resmi ESDM, Ketiga Permen ESDM tersebut diterbitkan untuk mendorong usaha penyediaan tenaga listrik yang lebih efisien. “Permen ini diluncurkan demi mewujudkan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang efisien, adil dan transparan,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan, Jarman.

Melalui Permen ini, Pemerintah juga terus mengupayakan pengembangan listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. “Adanya aturan ini ingin mengedepankan EBT dengan memperhatikan kewajaran harga dan prinsip usaha yang sehat dan memperbaiki kondisi lingkungan,” ujar Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana.

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa Pemerintah akan mengatur pembelian tenaga listrik melalui mekanisme harga patokan atau pemilihan langsung. Lewat Permen ESDM No 10/2017 tentang pokok-pokok perjanjian jual beli tenaga listrik, aturan ini diterangkan agar terdapat kesetaraan risiko aspek komersial antara PLN dan IPP untuk seluruh jenis pembangkit listrik.

Pola kerja sama yang diatur dalam Permen ini menggunakan prinsip Membangun (Build), Memiliki (Own), Mengoperasikan (Operate), dan Mengalihkan (Transfer) (BOOT). Pola ini memastikan bahwa seluruh aset pembangkit menjadi milik negara setelah masa kontrak 30 tahun.

Dalam Permen tersebut juga mengatur adanya insetif dan pinalti. Jika terjadi percepatan Commercial of Date (COD) karena diminta PLN, maka IPP berhak mendapat insentif. Bentuk insentif ditentukan secara Business to Business. Sedangkan, dalam hal keterlambatan usaha COD, Badan Usaha dikenakan pinalti yang besarnya senilai biaya pembangkitan oleh PT PLN untuk mengganti daya yang dibangkitkan akibat keterlambatan pelaksanaan COD.

PLN wajib membeli energi listrik sesuai kontrak (take or pay). Sementara itu, IPP wajib menyediakan energi sesuai kontrak (deliver or pay). IPP atau PLN wajib membayar pinalti apabila IPP tidak dapat mengirimkan atau menyerap listrik sesuai kontrak. Besarnya pinalti proporsional sesuai komponen investasi. (SN)