Sudahkan Permen ESDM No.12 Tahun 2017 Berpihak Pada Pengembangan EBT ?

Sudahkan Permen ESDM No.12 Tahun 2017 Berpihak Pada Pengembangan EBT ?

Sumber Energi Terbarukan, yang sepertinya terus didorong perkembangannya oleh pemerintah seiring langkah-langkah percepatan untuk pencapaian kemandirian energi dan ketahanan energi sebagaimana telah digariskan dalam Kebijakan Energi Nasional, meliputi sinar matahari, angin, tenaga air, biomassa,biogas, sampah kota dan panas bumi.

Kemudian sebagai pedoman dalam melakukan pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang memanfaatkan Sumber Energi terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Peraturan Menteri (permen) ESDM itu mendorong kewajiban PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan, dalam rangka penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan. Dan penyediaan tenaga listrik itu dari Sumber Energi Terbarukan itu harus tetap mengacu pada Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan.

Pengaturan pembelian oleh PT PLN (Persero) adalah melalui sistim feed-in tarif untuk energi baru terbarukan (EBT) yang didasarkan pada biaya pokok produksi (BPP) di daerah beroperasinya pembangkit listrik tersebut.

Patokan harga pembelian listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Fotovoltaik oleh PT PLN (Persero) adalah sebesar 85 persen dari BPP (Biaya Pokok Produksi) di daerah tempat pembangkit listrik tersebut. Demikian juga dengan patokan harga pembelian Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) memiliki ketentuan yang sama, yaknu 85 persen dari BPP daerah setempat.

Sedangkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB), harga patokannya berbeda, yakni maksimum 100 persen dari BPP setempat.

Dalam hal BPP setempat ternyata di atas rata-rata BPP nasional, maka harga pembelian tenaga listrik paling tinggi sebesar 85 persen dari BPP setempat. Dan khusus PLTSa dan PLTPB paling tinggi sebesar BPP setempat.

Namun jika dalam hal BPP setempat sama atau di bawah rata-rata BPP nasional, maka harga pembeliannya sebesar sama dengan BPP setempat. Dan khusus PLTSa dan PLTPB ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Sudahkan Permen ESDM No.12 Tahun 2017 Berpihak Pada Pengembangan EBT ?
Sudahkan Permen ESDM No.12 Tahun 2017 Berpihak Pada Pengembangan EBT ?

Contoh konkretnya seperti ini. Misalkan sebuah PLTS dibangun di daerah Maluku yang BPP-nya mencapai Rp 2.900/kWh. Maka pengembang PLTS itu bisa menjual listrik ke PLN dengan harga sekitar Rp 2.465/kWh. Namun untuk daerah lain yang lebih efisien, BPP hanya Rp 1.800/kWh, maka harga maksimal yang bisa didapat pengembang Rp 1.530/kWh.

Untuk daerah yang memiliki BPP sangat rendah, misalnya di Pulau Jawa yang hanya sekitar Rp 900/kWh, haruskah listrik dari PLTS dijual lebih rendah dari harga itu?

Bagi PLTS di lokasi yang memiliki rata-rata BPP lebih rendah dari BPP nasional, misalnya di Jawa yang hanya sekitar Rp 900/kWh, maka tarif maksimalnya sama dengan BPP secara nasional. Sebagai gambaran, saat ini BPP secara nasional sekitar Rp 1.400/kWh, maka harga listrik PLTS di Jawa bisa mencapai angka itu.

Dengan begitu, tarif listrik PLTS paling rendah dengan BPP saat ini adalah Rp 1.400/kWh. Tapi bukan berarti PLN tak bisa membeli dengan harga lebih rendah dari itu, sebab Permen ini hanya mengatur harga pembelian ‘paling tinggi’, jadi PLN masih punya ruang untuk negosiasi.

Namun dalam perkembangannya, kebijakan melalui Permen ESDM No.12 Tahun 2017 itu akhirnya berbuah penolakan dari  kalangan industri dan asosiasi energi baru terbarukan. Tak kurang Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), menilai kebijakan itu hanya menunjukkan jati diri pemerintah yang sebenarnya, yang belum juga berkomitmen dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) di Tanah Air. Sebab, penerapan tarif maksimal 85% dari biaya pokok produksi (BPP) kontra produktif dengan pengembangan EBT itu sendiri.

Atas dasar itu Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) dan para pengusaha EBT mendesak agar Menteri ESDM Ignasius Jonan meninjau kembali Peraturan Menteri ESDM No.12 tahun 2017. Untuk kemudian meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pedoman perhitungan harga keekonomian dari EBT yang lebih berkeadilan, yang tak sekedar menguntungkan PLN semata, melainkan juga menguntungkan dunia usaha. (red-gdm)

Satu Jam Cahaya Matahari Mampu Memberikan Energi Selama Satu Tahun

Di dalam sistim tata surya kita, matahari merupakan benda angkasa terbesar, dengan massa sebesar 99,9 % dari keseluruhan massa tata surya. Sebagai salah satu bintang, dari jutaan bintang yang berserak di semesta raya, sejarah matahari adalah sejarah nan superpurba, seiring superioritas  kedigjayaannya sebagai bola raksasa superpanas membara yang menjadi sumber cahaya dan sumber energi benda-benda langit lain, tak terkecuali bumi.

Menurut para pakar, matahari yang berdiameter telah bersinar sejak 4,6 milyar tahun yang lalu. Dan diperkirakan akan terus bersinar hingga 5 milyar tahun ke depan. Planet-planet yang ada dalam tata surya kita telah mengorbit mengelilingi matahari dalam lintasan elips yang konsisten sejak nun teramat sangat jauh di masa-masa di belakang sana.

Sebagai sejenis bintang yang memiliki cahaya sendiri dan merupakan ciptaan sekaligus bukti kemahabesaran Tuhan Yang Maha Kuasa, sesungguhnya matahari dalam waktu sekitar satu jam saja mampu mengirimkan energi yang sangat besar ke seluruh permukaan bumi, yang dari situ sebenarnya sanggup mencukupi kebutuhan energi bagi seluruh umat manusia dalam waktu satu tahun. Ya,  bola api super raksasa berdiameter 1,39 juta kilometer atau 109 kali diameter bumi itu dalam satu jamnya mampu mencukupi kebutuhan umat manusia untuk satu tahun!

Tiap detiknya di dalam inti matahari berlangsung reaksi fusi sebanyak 564 juta ton hidrogen menjadi 560 juta ton helium. Selisih yang terjadi sekitar 4,3 juta ton per detik memberikan energi total sebesar sekitar 3,7 x 1026 W yang dilepas oleh inti matahari ke permukaan dan diteruskan ke ruang angkasa dalam bentuk sinar. Sinar itu terpancar ke perbagai arah termasuk yang menuju ke permukaan bumi.

Satu Jam Cahaya Matahari Mampu Memberikan Energi  Selama Satu Tahun

Tinggal persoalannya, belum semua energi yang dipancarkan cahaya matahari ke permulaan bumi itu kemudian bisa diserap secara maksimal oleh teknologi yang telah dimiliki manusia saat ini. Terutama pada energi sinar matahari yang jatuh di permukaan air laut yang  luasnya mencapai 70 % permukaan bumi. Rangsangan ke arah penyempurnaan teknologi pun harus senantiasa digenjot sehingga bisa lebih memanfaatkan energi matahari secara jauh lebih efisien lagi pada tingkat keekonomiannya.

Sebab ketika bisa lebih banyak rangsangan dan dukungan ke arah optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh negara-negara yang ada, dalam rangka mengembangkan teknologi yang sanggup menyerap sebagian besar energi yang dipancarkan sinar matahari itu, tentu akan dapat dihasilkan cadangan energi yang mampu digunakan setiap saat bagi kepentingan kesejahteraan manusia.

SATU JAM CAHAYA MATAHARI MAMPU MEMBERIKAN ENERGI  SELAMA SATU TAHUN
Sumber Energy yang ada

Berdasarkan Survey of Energy Resources 2014 diperoleh data mengenai jumlah energi matahari yang tersedia dalam satuan energi EJ yang artinya Exa Joule. Exa sama dengan 1.000.000 triliun. Jika kita bandingkan dengan kebutuhan energi dunia saat ini, 425 EJ/year, maka energi matahari sangat lebih dari mencukupi lantaran matahari memancarkan energi sebesar 2.895.000 EJ per tahun. Walaupun kebutuhan energi dunia memang terus saja bertambah setiap waktu, namun jumlah pertambahan kebutuhan itu masih relatif kecil dibandingkan besaran ketersediaan energi matahari.

Satu Jam Cahaya Matahari Mampu Memberikan Energi Selama Satu Tahun

Pada Tabel 1 menunjukkan kepada kita sebuah berlimpahnya energi terbarukan, khususnya energi matahari, yang disediakan Tuhan Yang Maha Pencipta agar bisa lebih dimanfaatkan dan didayagunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan seluruh umat manusia.

Apalagi bagi negara seperti Indonesia, yang diuntungkan dari segi geografis, dimana sepanjang tahun matahari bersinar secara penuh. Kondisi ini harus mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya, seiring untuk benar-benar terus menciutkan ketergantungan yang tinggi pada energi non terbarukan.

Terkait hal itu, selama ini persoalan yang menonjol pada pemerintah Indonesia bukanlah terletak bisa tidaknya kita menuju ke arah pengutamaan penggunaan energi terbarukan, khususnya matahari. Namun terletak pada political will yang benar-benar konkrit dalam rangka mendorong segenap tahapan strategis ke arah pengarusutamaan penggunaan energi terbarukan, termasuk energi matahari.[] (red-gdm)

 

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hari ini melakukan sosialisasi mengenai tiga aturan baru yang dikeluarkan pemerintah akhir Januari 2017, Salah satunya Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Terkait Permen ESDM Nomor 12/2017 mengatur tentang pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan. Pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan berbasis teknologi tinggi, efisiensi sangat variatif, dan sangat tergantung pada tingkat irradiasi atau cuaca setempat. Seperti energi sinar matahari dan angin, dilakukan dengan sistem pelelangan berdasarkan kuota kapasitas.

Jarman menuturkan, pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan lainnya dilakukan dengan mekanisme harga patokan atau pemilihan langsung. “Permen ini juga mengatur bahwa PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan dengan kapasitas sampai 10 MW secara terus menerus,” tutur dia.

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan

Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Seperti dilansir situs resmi ESDM, Ketiga Permen ESDM tersebut diterbitkan untuk mendorong usaha penyediaan tenaga listrik yang lebih efisien. “Permen ini diluncurkan demi mewujudkan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang efisien, adil dan transparan,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan, Jarman.

Melalui Permen ini, Pemerintah juga terus mengupayakan pengembangan listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. “Adanya aturan ini ingin mengedepankan EBT dengan memperhatikan kewajaran harga dan prinsip usaha yang sehat dan memperbaiki kondisi lingkungan,” ujar Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana.

PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa Pemerintah akan mengatur pembelian tenaga listrik melalui mekanisme harga patokan atau pemilihan langsung. Lewat Permen ESDM No 10/2017 tentang pokok-pokok perjanjian jual beli tenaga listrik, aturan ini diterangkan agar terdapat kesetaraan risiko aspek komersial antara PLN dan IPP untuk seluruh jenis pembangkit listrik.

Pola kerja sama yang diatur dalam Permen ini menggunakan prinsip Membangun (Build), Memiliki (Own), Mengoperasikan (Operate), dan Mengalihkan (Transfer) (BOOT). Pola ini memastikan bahwa seluruh aset pembangkit menjadi milik negara setelah masa kontrak 30 tahun.

Dalam Permen tersebut juga mengatur adanya insetif dan pinalti. Jika terjadi percepatan Commercial of Date (COD) karena diminta PLN, maka IPP berhak mendapat insentif. Bentuk insentif ditentukan secara Business to Business. Sedangkan, dalam hal keterlambatan usaha COD, Badan Usaha dikenakan pinalti yang besarnya senilai biaya pembangkitan oleh PT PLN untuk mengganti daya yang dibangkitkan akibat keterlambatan pelaksanaan COD.

PLN wajib membeli energi listrik sesuai kontrak (take or pay). Sementara itu, IPP wajib menyediakan energi sesuai kontrak (deliver or pay). IPP atau PLN wajib membayar pinalti apabila IPP tidak dapat mengirimkan atau menyerap listrik sesuai kontrak. Besarnya pinalti proporsional sesuai komponen investasi. (SN)

Kajian Investasi Pabrikasi Sel Surya di Indonesia

Keekonomian pabrikasi sel surya di Indonesia dilakukan dengan memperhitungkan faktor ketersediaan pasokan wafer silikon sebagai bahan baku utama, kapasitas produksi optimum, potensi pasar, faktor biaya, serta dampak dan manfaat yang dapat dihasilkan dari proyek pembangunan pabrik sel surya.

Contoh skema insentif untuk membangun pasar dalam negeri Kajian Investasi Pabrikasi Sel Surya di Indonesia :

1. Subsidi

Subsidi dapat diberikan langsung kepada produsen sel surya atau pembuat perangkat pendukung Balance of System (BOS) agar harga sel surya beserta BOS dapat terjangkau oleh masyarakat.

Penerapan subsidi akan lebih efektif jika di Indonesia terdapat industri sel surya, baik pembuatan, perakitan, maupun industri BOS.
Untuk rural electrification, pemerintah dapat memberikan subsidi bagi daerah atau desa yang menerima bantuan sel surya dengan hanya membebani masyarakat pedesaan dengan tariff listrik yang jauh di bawah normal (jangan gratis)

2. Feed-in tariff

Feed-in tariff ialah harga yang dibayarkan oleh perusahaan listrik negara ketika membeli listrik dari pembangkit listrik jenis energi terbarukan dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Feed-in tariff ini merupakan insentif lain yang bertujuan untuk meningkatkan pemakaian listrik yang bersumber dari energi terbarukan, salah satunya sel surya.

Adanya infrastruktur yang memungkinkan masyarakat pengguna sel surya untuk menjualnya ke perusahaan listrik semisal PLN. Rumah dengan konsep BIPV diberikan koneksi ke jaringan listrik setempat, bukan untuk mengambil listrik dari PLN melainkan untuk mengalirkan (atau “menjual”) listriknya ke PLN.

3. Pemberian kredit

Program kredit sel surya disertai dengan program feed-in tariff, sehingga waktu pelunasan kredit terbantukan dengan adanya pemasukan dari penjualan listrik dari rumah ke perusaaan listrik.
Metode analisa biaya

Cara yang dilakukan untuk menilai kelayakan finansial pembangunan pabrik sel surya dilakukan dengan menggunakan metode “ discount cash flow “ secara konvensional, yaitu dengan penentuan Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV), dan Payback Period.

Pabrikasi Sel Surya di Indonesia

Asumsi dan kondisi dasar perhitungan

Asumsi dan kondisi dasar perhitungan menyangkut faktor kapasitas produksi, biaya investasi awal, kebutuhan bahan pembantu, kebutuhan tenaga listrik, kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan perbaikan dan perawatan mesin, harga pokok produksi (HPP), dan proyeksi penjualan.

Hasil perhitungan dan analisa biaya

Dari hasil perhitungan biaya diketahui bahwa untuk membangun pabrik sel surya polikristal silikon dengan kapasitas 25 MWp/tahun membutuhkan investasi sebesar Rp.670 miliar.

Perhitungan Profitabilitas Proyek (dalam rupiah)

Hasil analisis biaya dengan semua asumsi yang berlaku menunjukkan: IRR = 17,18%, NPV = 63,037,225,027, Payback Period = 7 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investasi pembangunan pabrik sel surya secara finansial layak dengan mempertimbangkan bahwa berbagai asumsi dan kondisi sewaktu studi ini disusun tidak berubah.

Dengan kapasitas produksi sel surya sebesar 25 MWp/tahun, industri sel surya akan dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri (dengan asumsi penguasaan pasar adalah 50%). Untuk kapasitas produksi ini dibutuhkan pasokan bahan baku (wafer polikristal silikon) minimal 12,016,342 lembar/tahun.

Pembangunan Listrik Perdesaan Dengan Listrik Surya

Panel Surya

Pembangunan Listrik Perdesaan dengan listrik surya cukup menyumbangkan kontribusi untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia yang pada tahun 2012 secara nasional sebesar 76,56% dan target pada tahun 2013 sekitar 79,3% namun sampai akhir bulan Desember 2013 rasio elektrifikasi sudah melampaui target sebesar 80,51%.

Sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk melistriki seluruh wilayah nusantara tanpa terkecuali dan program listrik pedesaan merupakan salah satu usaha pemerintah untuk itu. Rasio elektrifikasi saat ini baru mencapai 80,54%, tahun 2020 pemerintah mentargetkan seluruh wilayah Indonesia akan terlistriki.

Pembangunan Listrik Perdesaan
Sumber gambar: Solo Pos

Program Listrik Pedesaan merupakan penggerak ekonomi pedesaan, sektor ESDM melaksanakan pembangunan listrik pedesaan (lisdes) melalui pembangunan Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Gardu Distribusi (GD), Jaringan Tegangan Menengah (JTM) serta Jaringan Tegangan Rendah (JTR). Kementerian ESDM tahun ini mengalokasikan anggaran dari APBN sebesar Rp 2,3 Trilyun Rupiah.

Matahari Untuk PLTS di Indonesia

Matahari Untuk PLTS di Indonesia

Matahari Untuk PLTS di Indonesia – Pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi alternatif untuk mengatasi krisis energi, khususnya minyak bumi, yang terjadi sejak tahun 1970-an mendapat perhatian yang cukup besar dari banyak negara di dunia. Di samping jumlahnya yang tidak terbatas, pemanfaatannya juga tidak menimbulkan polusi yang dapat merusak lingkungan. Cahaya atau sinar matahari dapat dikonversi menjadi listrik dengan menggunakan teknologi sel surya atau fotovoltaik.

Sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)

Komponen utama sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan menggunakan teknologi fotovoltaik adalah sel surya. Saat ini terdapat banyak teknologi pembuatan sel surya. Sel surya konvensional yang sudah komersil saat ini menggunakan teknologi wafer silikon kristalin yang proses produksinya cukup kompleks dan mahal.

Secara umum, pembuatan sel surya konvensional diawali dengan proses pemurnian silika untuk menghasilkan silika solar grade (ingot), dilanjutkan dengan pemotongan silika menjadi wafer silika. Selanjutnya wafer silika diproses menjadi sel surya, kemudian sel-sel surya disusun membentuk modul surya. Tahap terakhir adalah mengintegrasi modul surya dengan BOS (Balance of System) menjadi sistem PLTS. BOS adalah komponen pendukung yang digunakan dalam sistem PLTS seperti inverter, batere, sistem kontrol, dan lain-lain.

Matahari Untuk PLTS di Indonesia

Saat ini pengembangan PLTS di Indonesia telah mempunyai basis yang cukup kuat dari aspek kebijakan. Namun pada tahap implementasi, potensi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Secara teknologi, industri photovoltaic (PV) di Indonesia baru mampu melakukan pada tahap hilir, yaitu memproduksi modul surya dan mengintegrasikannya menjadi PLTS, sementara sel suryanya masih impor.

Padahal sel surya adalah komponen utama dan yang paling mahal dalam sistem PLTS. Harga yang masih tinggi menjadi isu penting dalam perkembangan industri sel surya. Berbagai teknologi pembuatan sel surya terus diteliti dan dikembangkan dalam rangka upaya penurunan harga produksi sel surya agar mampu bersaing dengan sumber energi lain.

Matahari Untuk PLTS di Indonesia

Mengingat ratio elektrifikasi di Indonesia baru mencapai 55-60 % dan hampir seluruh daerah yang belum dialiri listrik adalah daerah pedesaan yang jauh dari pusat pembangkit listrik, maka PLTS yang dapat dibangun hampir di semua lokasi merupakan alternatif sangat tepat untuk dikembangkan.

Dalam kurun waktu tahun 2005-2025, pemerintah telah merencanakan menyediakan 1 juta Solar Home System berkapasitas 50 Wp untuk masyarakat berpendapatan rendah serta 346,5 MWp PLTS hibrid untuk daerah terpencil. Hingga tahun 2025 pemerintah merencanakan akan ada sekitar 0,87 GW kapasitas PLTS terpasang.

Dengan asumsi penguasaan pasar hingga 50%, pasar energi surya di Indonesia sudah cukup besar untuk menyerap keluaran dari suatu pabrik sel surya berkapasitas hingga 25 MWp per tahun. Hal ini tentu merupakan peluang besar bagi industri lokal untuk mengembangkan bisnisnya ke pabrikasi sel surya.

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)

Sejarah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tidak terlepas dari penemuan teknologi sel surya berbasis silikon pada tahun 1941. Ketika itu Russell Ohl dari Bell Laboratory mengamati silikon polikristalin akan membentuk buit in junction, karena adanya efek segregasi pengotor yang terdapat pada leburan silikon.

Jika berkas foton mengenai salah satu sisi junction, maka akan terbentuk beda potensial di antara junction, dimana elektron dapat mengalir bebas. Sejak itu penelitian untuk meningkatkan efisiensi konversi energi foton menjadi energi listrik semakin intensif dilakukan. Berbagai tipe sel surya dengan beraneka bahan dan konfigurasi geometri pun berhasil dibuat.

 Prinsip Kerja Sel Surya pada pembangkit listrik tenaga surya

Sel surya adalah dioda semikonduktor yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik dan merupakan komponen utama dalam sistem PLTS.

pembangkit listrik tenaga surya

Selain terdiri atas modul-modul sel surya, komponen lain dalam sistem PLTS adalah Balance of System (BOS) berupa inverter dan kontroller. PLTS sering dilengkapi dengan batere sebagai penyimpan daya, sehingga PLTS dapat tetap memasok daya listrik ketika tidak ada cahaya matahari.

Pembangkitan energi listrik pada sel surya terjadi berdasarkan efek fotolistrik, atau disebut juga efek fotovoltaik, yaitu efek yang terjadi akibat foton dengan panjang gelombang tertentu yang jika energinya lebih besar daripada energi ambang semikonduktor, maka akan diserap oleh elektron sehingga elektron berpindah dari pita valensi (N) menuju pita konduksi (P) dan meninggalkan hole pada pita valensi, selanjutnya dua buah muatan, yaitu pasangan elektron-hole, dibangkitkan. Aliran elektron-hole yang terjadi apabila dihubungkan ke beban listrik melalui penghantar akan menghasilkan arus listrik.

Tipe Sel Surya pada pembangkit listrik tenaga surya

Ditinjau dari konsep struktur kristal bahannya, terdapat tiga tipe utama sel surya, yaitu sel surya berbahan dasar monokristalin, poli (multi) kristalin, dan amorf. Ketiga tipe ini telah dikembangkan dengan berbagai macam variasi bahan, misalnya silikon, CIGS, dan CdTe.

Berdasakan kronologis perkembangannya, sel surya dibedakan menjadi sel surya generasi pertama, kedua, dan ketiga. Generasi pertama dicirikan dengan pemanfaatan wafer silikon sebagai struktur dasar sel surya; generasi kedua memanfaatkan teknologi deposisi bahan untuk menghasilkan lapisan tipis (thin film) yang dapat berperilaku sebagai sel surya; dan generasi ketiga dicirikan oleh pemanfaatan teknologi bandgap engineering untuk menghasilkan sel surya berefisiensi tinggi dengan konsep tandem atau multiple stackes.

Kebanyakan sel surya yang diproduksi adalah sel surya generasi pertama, yakni sekitar 90% (2008). Di masa depan, generasi kedua akan makin populer, dan kelak akan mendapatkan pangsa pasar yang makin besar. European Photovoltaic Industry Association (EPIA) memperkirakan pangsa pasar thin film akan mencapai 20% pada tahun 2010. Sel surya generasi ketiga hingga saat ini masih dalam tahap riset dan pengembangan, belum mampu bersaing dalam skala komersial.

Peluang Investasi Listrik Tenaga Surya US$ 57,5 M

Peluang Investasi Listrik Tenaga Surya US$ 57,5 M

Pengembangan tenaga surya di Tanah Air mampu menarik peluang investasi hingga US$ 57,5 miliar. Kepastian harga listrik dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menjadi pemikat utama investor.

Tarif PLTS tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 19 Tahun 2016 tentang Pembelian Listrik Tenaga Surya Fotovol-taik oleh PT PLN (Persero). Anggota Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia (APAMSI) Abdul Rholik mengatakan, pihaknya berkomitmen mendorong energi terbarukan khususnya PLTS yang berbasis pada peningkatan kemampuan industri dalam negeri. Dia pun menyampaikan apresiasi kepada Menteri ESDM Sudirman Said dalam pertemuan sekitar 1 jam yang dimulai pukul 16.00 WIB. “Diperkirakan nilal total peluang investasi yang tercipta sebesar US$ 57,5 miliar,” kata Kholik dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (25/7).

Peluang Investasi Listrik Tenaga Surya US$ 57,5 M

Peluang Investasi Listrik Tenaga Surya US$ 57,5 M
Solar panel set

Kholik menuturkan, tarif baru listrik dari PLTS berkisar antara US$ 14 hingga US$ 25 per Kilo Watt Hour (KWH). Penetapan tarif listrik itu memberikan kepastian usaha pembuatan PLTS di dalam negeri dan menciptakan industri pendukung pembuatan PLTS. Dengan begitu menciptakan Tingkat kandungan Dalam Negeri (TKDN). Saat ini TKDN untuk PLTS sebesar 40%. “Untuk menekan biaya investasi dan akselerasi pengembangan energi baru kami memohon Kementerian Keuangan untuk dapat memberikan fasilitas fiskal kepada pelaku usaha dalam negeri terkait,” ujarnya. Dia mengungkapkan, pihaknya memenuhi standar standar mutu teknis peralatan yang akan digunakan dalam pengembangan PLTS. Namun demiklan masih dibutuhkan dukungan tersedianya infrastruktur pengujian mutu di Indonesia.

APAMSI pun menjalin kerjasama dengan investor, pengembang, maupun pemerintah daerah dalam bebagai sektor seperti membangun pabrik di Indonesia, memanfaatkan atap gedung atau pabrik, memanfaatkan lahan kosong atau marginal untuk dipasang PLTS agar lebih produktif, termasuk bekerjasama investasi dengan para pemilik dana repatriasi dan tax amnesty. Pada kesempatan terpisah, Penasehat Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLS1) Heru Dewanto mengungkapkan pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur ketenagalistrikan masih menjadi kendala utama. Para pengembang listrik swasta itu pun berjuang untuk membebaskan lahan. “Untuk pembangkit listrik kami harus bebaskan sendiri,” ujarnya. Heru menuturkan pembebasan lahan yang bermasalah tidak hanya terkait pembangkit listrik. Dia mengungkapkan pembangunan transmisi listrik pun kerap molor akibat tertundanya pembebasan lahan. Berdasarkan catatan Investor Daily pembebasan lahan diselesaikan Pemerintah melalui Peraturan Presien No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Sumber: InvestorDaily

Sebanyak 2500 Desa Akan Dipasang Panel Surya

PLTS Terpusat

Dalam rangka pemerataan pemenuhan kebutuhan listrik bagi seluruh rakyat di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) fokus pada pembangunan ketenagalistrikan pada desa yang belum terlistriki atau masih gelap gulita.

Terdapat 2.500 desa yang listriknya belum masuk sama sekali, fokus ke 2.500 desa yang tidak ada listrik sama sekali. Pemerataan itu penting,” tegas Menteri ESDM, Ignasius Jonan pada Diskusi Akhir Tahun Ketenagalistrikan.

Untuk mewujudkan peningkatan rasio elektrifikasi di desa tersebut, Jonan telah meluncurkan Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Skala Kecil.

Sebagaimana diketahui, untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional dan mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW.

Hingga saat ini kemajuan dari program tersebut adalah: tahap perencanaan mencapai 7.654 MW, tahap pengadaan 10.331 MW, tahap kontrak yang belum konstruksi 7.641 MW, tahap kontrak konstruksi 9.512 MW, dan tahap COD/SLO 339 MW.

Desa Bakal Dipasang Panel Surya

Sebanyak 2500 Desa Akan Dipasang Panel Surya

Pemerintah telah mencabut subsidi listrik untuk sebagai pelanggan golongan 900 volt ampere (VA). Pencabutan subsidi ini khususnya untuk masyarakat kategori rumah tangga mampu. Menteri koordinator bidang kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ‎nantinya anggaran subsidi tersebut akan dialihkan untuk pemasangan solar panel di tempat terpencil yang belum dijangkau listrik.

Dia menjelaskan, pemerintah akan memberikan panel surya pada 2.500 desa terpencil dan terluar. Nantinya setiap dua rumah tangga akan mendapatkan satu panel surya yang bisa digunakan bersama-sama.

Luhut menyatakan, Peraturan Presiden (Perpres) terkait program tersebut tengah diproses. Program pemasangan panel surya ini diharapkan akan membantu target tambahan daya listrik sebesar 20 ribu megawat (MW) pada 2019. Target 20 ribu megawat sedang kita kejar sampai dengan tahun 2019, agar kita bisa mencapai target rasio elektrifikasi yang 98,5 % pada tahun 2025.

Guna mendorong pencapaian target tersebut, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan penting di sektor ESDM yang mendukung paket kebijakan ekonomi, khususnya di subsektor ketenagalistrikan.

Sumber : Liputan6.com

Biaya pemasangan panel surya sebagai pembangkit listrik kian terjangkau

Peluang Investasi Listrik Tenaga Surya US$ 57,5 M

Biaya pemasangan panel surya sebagai pembangkit listrik kian terjangkau – Tren gaya hidup ramah lingkungan kini tidak hanya di adaptasi oleh para pemerhati lingkungan. Masyarakat umum kini mulai terbuka untuk meminimalisir dampak dari pemanasan global.

Hal ini mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam rumah. Salah satu yang menarik untuk disorot adalah pemasangan panel surya untuk tenaga listrik menggantikan tenaga batu bara (PLN).

Sebagai negara tropis yang kaya akan cahaya matahari, Indonesia mestinya bisa memanfaatkan energi alam yang satu ini. Anda memang perlu hitung-hitungan yang rinci apakah tenaga surya panel ini bisa lebih irit dibanding menggunakan listrik PLN.

Biaya pemasangan panel surya sebagai pembangkit listrik kian terjangkau

Biaya pemasangan panel surya sebagai pembangkit listrik kian terjangkau

Namun melihat biaya pengembangan energi sinar matahari yang lebih murah dan manfaat investasi energi di masa depan, mengapa tidak mulai mencobanya?

Saat ini, pemasangan surya panel terbilang irit karena tidak membutuhkan lahan yang terlalu luas untuk memproduksi listrik. Umumnya, satu rumah dapat menyerap asupan energi panas matahari dengan panel surya berukutan kurang dari 10 meter persegi.

Panel tersebut diinstal pada atap rumah yang kemudian disimpan dalam aki. Nantinya tenaga yang tersimpan di aki ini akan digunakan untuk menyalakan alat elektronik seperti lampu dan lain sebagainya. Saat ini juga ada solar cell roof top berukuran 1 meter persegi yang dapat menghasilkan listrik sekitar 100 Watt setiap hari‎. Harganya dibanderol mulai dari Rp 2 juta.

Seiring perkembangan teknologi, biaya pemasangan panel surya sebagai pembangkit listrik kian terjangkau. Beberapa perusahaan penyedia panel surya bahkan ada yang menawarkan promo biaya pemasangan panel surya secara gratis, seperti yang disediakan Global Energy.

Tidak ada lokasi khusus untuk syarat pemasangan panel surya. Yang penting atap rumah tidak tertutup oleh pohon dan cukup gedung tinggi. Karena itu akan berpengaruh kepada penyerapan cahaya matahari.

Diharapkan, panel surya bisa menjadi solusi hemat energi bagi rumah-rumah di Indonesia, termasuk rumah murah, agar pengeluaran penghuninya untuk energi listrik bisa semakin ditekan.