Menteri ESDM – uang anggaran APBN dari Rakyat untuk Rakyat

Uang APBN dari Rakyat untuk Rakyat KBRN, Bukittinggi – Menteri Energi Sumber dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disusun secara matang setiap tahun, harus dimanfaatkan secara tepat untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Seperti halnya di Sumatera Barat, Kementerian ESDM antara lain dengan penyediaan air bersih melalui pengeboran sumur air tanah dalam, dan penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) hemat energi,” ujarnya di kunjungan ke Kota Bukittinggi, Jum’at.

 

Pada kesempatan ini, Menteri ESDM Ignasius Jonan juga meresmikan pemasangan PJU di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan di 7 lokasi, terdiri dari PJU Tenaga Surya (TS) dan PJU retrofit (mengganti lampu konvensional menjadi lampu LED). Total penyediaan PJUTS tersebut sebanyak 615 unit, dan PJU retrofit sebanyak 1.950 unit.

“Tujuh lokasi meliputi Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Sawahlunto,” terangnya.

Proyek yang bersumber dari APBN 2016 tersebut, dilakukan dengan biaya sekitar Rp 23,8 miliar. Selain sebagai upaya konservasi energi, implementasi PJU dilakukan sebagai dukungan terhadap kebijakan energi yang ramah lingkungan.

“PJU ini adalah bagian dari kampanye konservasi energi, penggantian lampu listrik dengan teknologi lampu LED. Selain itu, PJU ini kan akan hemat banyak untuk pembayaran listrik.” tukas Ignasius Jonan.

Total penghematan listrik yang diperoleh dengan PJU di Sumatera Barat diperkirakan dapat mencapai 1,5 GWh per tahun dengan penurunan emisi sebesar 1,29 ton CO2 per tahun.

Pada tahun 2016, implementasi PJU telah dilaksanakan di 93 kota/kabupaten se-Indonesia dengan anggaran sebesar Rp. 163 miliar. Total titik lampu yang telah dipasang sebanyak 12.437 lampu, terdiri dari PJU TS sebanyak 5.005 unit dan PJU retrofit sebanyak 7.432 unit.

Pertemuan stakehoder diikuti lebih dari 100 orang antara lain Komisi VII DPR-RI, Walikota Bukittinggi, Jajaran Kementerian ESDM, Dewan Energi Nasional, SKK Migas, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), Badan Usaha Migas, Ketenagalistrikan dan EBTKE, Asosiasi panas bumi, Hiswana Migas, dan Akademisi.